Gerindra Ultimatum Gubernur Sumbar Terkait Surat Sumbangan
Ferindra bakal dorong DPRD Sumbar gunakan hak angket
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Padang, IDN Times - Fraksi Gerindra di DPRD Sumatra Barat (Sumbar) mengeluarkan ultimatum terhadap Gubernur Mahyeldi Ansharullah. Fraksi Gerindra meminta penjelasan dan keterangan resmi kepada publik terkait dua surat bertanda tangan Mahyeldi yang meminta sumbangan atau partisipasi dari pihak ketiga untuk pembuatan atau penerbitan buku.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat menilai, pihaknya menganggap surat pertama yang diterbitkan Bappeda tersebut sebagai keteledoran yang tidak disengaja. Namun belakangan terungkap surat lain dari Dinas PMPTSP. Meski narasi pada surat itu berbeda, namun isinya disinyalir memiliki modus hampir sama dengan surat sebelumnya.
"Jangan-jangan masih ada dinas lain yang sudah menerbitkan surat serupa. Proses penerbitan surat dari Dinas PMPTSP ini terindikasi adanya intervensi dan tekanan dari pihak di luar pemerintahan. Ini sudah gawat," kata Hidayat, Sabtu (4/9/2021).
Baca Juga: Beredar Lagi Surat Pembuatan Buku Tanda Tangan Gubernur Sumbar
1. Ciderai semangat pelaksanaan tata kelola pemerintahan
Hidayat menegaskan, dirinya baru kali ini mendengar pengakuan adanya unsur paksaan dan intervensi dari pihak di luar pemerintahan kepada pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Menurutnya, surat yang diteken Gubernur Sumbar tidak masuk akal dan tidak bisa dibiarkan karena telah mencederai semangat pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bebas KKN.
“Maka atas dasar itu, Fraksi Gerindra meminta dengan sangat dalam waktu sesingkatnya, Saudara Gubernur memberikan penjelasan dan keterangan resmi kepada masyarakat duduk perkara yang sesungguhnya. Kita meminta Saudara Gubernur benar-benar memberi contoh nilai-nilai kejujuran, kebenaran, serta tanggung jawab," ujar Hidayat.
Baca Juga: Ombudsman: Gubernur Sumbar Bisa Mendapat Sanksi Non Aktif