Permendagri RTRW Tapal Batas Palembang-Banyuasin Ditunda
(Warga Tegal Binangun saat melakukan aksi demo menolak wilayahnya masuk kabupaten Banyuasin) IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang mewakili warga Perumahan Cluster Alexandria telah mengajukan gugatan uji materi Permendagri nomor 134/2022, tentang Batas Banyuasin-Palembang ke Mahkamah Agung (MA), Sabtu (31/7/2023) lalu.
Namun ternyata gugatan tersebut masih tertunda karena judicial review, dan Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih menunggu putusan MA. Pembahasan RTRW diperkirakan tertunda hingga enam bulan ke depan.
Baca Juga: Warga Tegal Binangun Kembali Demo Tuntut Masuk Wilayah Palembang
1. Pemkot Palembang tak bisa melakukan judicial review
Kantor DPRD Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Ketua Pansus I DPRD Palembang, Firmansyah Hadi mengatakan, uji materi Permendagri 134 ke MA sangat membantu usulan tapal batas masuk Palembang menjadi lebih mudah.
"Pemkot sudah tak bisa melakukan judicial riview. Ditambah Pemkot sudah menandatangani surat bersama di Kementerian ATR/BPN. Kami bersyukur sudah ada uji materi ke MA. Kami sangat terbantu dengan adanya uji materi ini," kata dia.
Baca Juga: DPRD Palembang Bikin Pansus Petakan Tapal Batas Tegal Binangun
2. Palembang kehilangan 3.500 hektar
Aksi warga tegal binangun (IDN Times/Istimewa)Firmansyah menyebut luas wilayah yang hilang di Palembang sekitar 3.500 hektare dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 88. Ia berharap warga dapat menang sehingga Permendagri 134 dapat dibatalkan.
“Harapannya kita menunggu uji materi ini apakah berkurang, tetap, atau bertambah, karena ini akan dimasukkan kembali ke RTRW yang baru luasan wilayahnya. Insya Allah menang,” katanya.
3. Warga menunggu persidangan hasil gugatan MA
Ilustrasi wilayah tegal binangunSebelumnya, warga Perumahan Cluster Alexandria mengajukan uji materi ke MA. Gugatan itu telah diterima dan tinggal menunggu persidangan. Kuasa hukum warga Cluster Alexandria, Sofhuan Yusfiansyah mengatakan, dirinya bersama rekan yang lain dikuasakan warga melakukan gugatan uji materi Permendagri No 134/2022.
“Kami kuasa hukum resmi dari masyarakat, terutama masyarakat Jakabaring yang di daerah Cluster Alexandria, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring," timpalnya.
Baca Juga: Harnojoyo Janji Perjuangkan Tegal Binangun Masuk Wilayah Palembang
