Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Palembang, IDN Times -Rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) di Indonesia yang di wacanakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), mendapat beragam respons dari daerah.
Ketua Dewan Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel), Prof Zulkifli Dahlan menyatakan, setuju dengan wacana kebijakan UN dihapuskan dalam program pendidikan Indonesia.
"Ya gak apa-apa kalau memang dihapuskan. Sebenarnya tujuan UN itu bukan standar mengevaluasi kemampuan siswa, melainkan sebagai pemetaan mutu sekolah, dan untuk tujuan pemda untuk mengumpulkan data. Jadi, kepentingan standarisasi secara nasional tujuan utamanya bukan diadakan UN," katanya, Rabu (4/12).
1. UN bukan jadi patokan tolak ukur ilmu yang diterima oleh siswa
Ilustrasi situasi belajar di Sekolah (IDN Times/Dokumen) Zulkifli menerangkan, sebenarnya yang memahami kemampuan siswa dan siswi itu dari sekolah masing-masing. Kalau secara nasional ada standar yang bukan menjadi tolak ukur.
"Kita harapkan, kalau dihapus paling tidak ada pengganti bagaimana untuk menetapkan sistem yang menyatakan lulus terhadap siswa," terang dia.
Apalagi, dengan beberapa kurikulum pada beberapa tahun belakangan ini selalu ada perubahan di setiap sekolah.
"Setiap berapa tahun kurikulum berubah, itu juga termasuk salah satu kesulitan siswa di daerah untuk menyesuaikan standar secara nasional, dengan perkembangan IPTEK," sambung dia.
2. Anggaran UN bisa dialihkan membenahi sekolah yang tidak layak
Ilustrasi situasi belajar di sekolah (ANTARA Fofo/HO/Zulkifli) Bila nanti kebijakan penghapusan UN resmi ditetapkan, jelas Zulkifli, sebaiknya alokasi anggaran dana untuk UN dialihkan untuk pembenahan sekolah pada tiap daerah. Selain bermanfaat positif, adanya perbaikan sekolah juga bisa menjadi faktor pendorong pendidikan Indonesia meningkat.
"Kalau UN dihapuskan, anggarannya bisa dialihkan ke sekolah-sekolah. Bisa untuk memperbaiki fasilitas atau membantu guru-guru honorer. Mutu pendidikan juga kemungkinan meningkat, karena lingkungan sekolah sudah membaik," jelas dia.
Kemudian, perubahan UN ini idealnya diganti dengan standar ujian sekolah masing-masing.
"Dula kan pernah ada kelulusan yang dinyatakan bukan dari UN, karena pihak sekolah yang menetapkan ujian masing-masing. Mungkin ada ujian skill khusus, sebagai standar siswa layak lulus atau tidak," ujar dia.
Baca Juga: Nadiem Makarim Pastikan Tahun Depan Masih Ada Ujian Nasional
3. Dinas pendidikan Sumsel siap laksanakan program pendidikan tanpa UN
Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Riza Pahlevi (IDN Times/Feny Maulia Agustin) Sementara, Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Riza Pahlevi menuturkan, kalau memang pemerintah pusat sudah menerapkan kebijakan tanpa UN, maka pihaknya siap melaksanakan program tersebut.
"Apapun kebijakan dari pusat kita welcome dan kita siap. Kalau masih dijalankan ya kita jalankan, dan jika tidak ya tidak kita jalankan. Karena selama ini UN tidak menjadi penentu kelulusan, karena kembali ke pihak sekolah yang menentukan," tutur dia.
Riza melanjutkan, sebaiknya pada program pendidikan tetap ada ujian, namun bukan UN, melainkan hanya sampel untuk mengetahui sejauh mana mutu pendidikan di Indonesia.
"Misal, ada 35.000 siswa yang ikut UN, ambil saja 5.000 untuk sampel dan dievaluasi dalam peningkatan mutu pendidikan kedepannya," ujar dia.
