TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sumsel

Pemkot Palembang Jadi Contoh Pengendalian Korupsi di Sumsel

Upaya kuantifikasi risiko korupsi dalam organisasi

Sosialisasi program Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK (IDN Times/Feny Maulia Agustin)
Verified
Feny Maulia Agustin

Palembang, IDN Times - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatra Selatan (BPKP Sumsel), bakal menjalankan program Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK tahun depan. Langkah itu dilakukan sebagai upaya menekan jumlah korupsi di lingkungan institusi pemerintahan kota maupun kabupaten.

"Palembang dan Banyuasin jadi sampel atau model program sosialisasi ini, dengan pokok bahasan praktik pengukuran korupsi, pendekatan perspektif, dan analisis entitas sasaran berdasarkan hakikat tiga pilar pembentuk IEPK," ujar Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi I BPKP Sumsel Agus Salim, Senin (23/11/2020).

1. Potensi korupsi terlihat berdasarkan laporan kecurangan

Sosialisasi program Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Ia mengatakan, potensi korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah dilihat berdasarkan laporan kecurangan. Dalam arti, ada penemuan data tidak sesuai dalam jumlah aset. Termasuk peluang kecurangan menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seperti pencurian data, kerugian keuangan negara, terjadinya suap menyuap, hingga gratifikasi.

"Bentuk-bentuk kecurangan sering terjadi yakni adanya laporan keungan yang berbeda. Sehingga bisa merugikan investor, kreditor, secara finansial dan non finansial, terutama skandal pemerasan," kata dia.

2. Program IEPK menekankan pengumpulan atau inventaris data

Sosialisasi program Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Agus menerangkan, manfaat IEPK selain untuk pengendalian isu pencegahan korupsi juga menjadi dasar identifikasi permasalahan korupsi, strategi pemberantasan, hingga sebagai instrumen koordinasi intra BPKP dalam meningkatkan efektivitas capaian pengelolaan risiko korupsi yang terjadi.

"Program IEPK menekankan pengumpulan atau invetaris data dengan membandingkan praktik pengukuran korupsi melalui unit analisis dan tataran analisis dalam maupun luar organisasi," terangnya.

3. Melalui program IEPK, BPKP Sumsel mampu indikasikan kompetensi pimpinan

Sosialisasi program Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Melalui program IEPK, organisasi atau institusi pemerintahan diminta mengerjakan kemampuan sesuai fungsi yang merujuk pemenuhan kapasitas penuntasan misi untuk mencapai tujuan. Seperti mengatasi kerentanan organisasi terhadap perilaku korupsi yang merugikan.

"Masuk dalam kapabilitas pengelolaan tingkat korupsi mengindikasikan kompetensi power pimpinan dalam mengelola pengetahuan, pengalaman dan skill pemerintah dalam sebuah organisasi," jelas dia.

Baca Juga: Mantan Bupati Muara Enim Keluar Gedung Kejati Kenakan Rompi dan Borgol

Topik:
korupsi
Palembang
Sumsel
Berita Terkini Lainnya

SA Supriono Enggan Komentari Namanya di Daftar Pj Gubernur Sumsel

IRT di Palembang Disiksa Suami, Tak Beri Uang Beli Narkotika

Empat Polisi Muratara Dipecat, Berharap Citra di Masyarakat Pulih

Profil SA Supriono Calon Pj Gubernur Sumsel Gantikan Herman Deru

Sungai Kelekar Tercemar Minyak 2 Km, WALHI Sebut Pertamina Lalai

Ini Wajah Kepala Sekolah yang Minta Sodomi Siswa SMK di Muara Enim

Satpam Hotel Belajar dari YouTube Cara Merampok Isi Mobil

Viral Istri Sekda Tak Mengajar Setahun Tapi Terima Tunjangan Penuh

2 Wanita 1 Pria Promotor Judi Online di Palembang Ditangkap

Kemenhub Resmikan 2 Pelabuhan Sungai Baru di Jantung Ekonomi Palembang