Palembang, IDN Times - Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan rotasi terhadap sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah kota, termasuk posisi Kepala Dinas Perhubungan, Agus Supriyanto.
"Untuk jabatan Kepala Dinas Perhubungan saat ini kosong diisi oleh Plt dalam waktu satu bulan ke depan," ujarnya Rabu (6/5/2026).
Adanya perubahan rotasi pimpinan kedinasan terutama di dinas perhubungan, dikaitkan dengan kasus yang ramai dibahas publik. Yakni soal razia ilegal yang menyebabkan kecelakaan beruntun pada akhir April lalu di sekitar Kawasan Kertapati.
Namun menanggapi isu tersebut, Dewa menegaskan tak hanya Kepala Dinas Perhubungan Palembang yang mendapatkan pemindahan tugas. Ada sekitar 18 pegawai lain dari beberapa kedinasan yang juga mendapatkan rolling jabatan.
"Secara komprehensif penilaian kami berdua bersama Wakil Walikota Palembang, tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) sehingga hari ini bisa diputuskan demikian (rotasi jabatan di lingkungan kedinasan)," jelas dia.
Lebih lanjut ia menyampaikan, Agus Supriyanto dipindahkan ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Palembang. Sementara, jabatan Kepala Dinas Perhubungan diisi oleh Heriyanto dari Dinas Sosial Palembang sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Heriyanto diketahui, pernah berdinas sebelumnya di dinas perhubungan kota.
"Nanti kemudian akan dilantik definitif Kadishub setelah dilakukan seleksi terbuka," kata Dewa.
Selain Agus Supriyanto, Ratu Dewa juga merotasi M Irman sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris dinas pariwisata.
Rotasi para pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah kota ini resmi dilantik di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Talang Semut 6 Mei 2026.
Dewa berharap, pengisian jabatan dapat mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi bagian dari visi dan misi kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Prima Salam. Mengingat masa kerja mereka yang telah berjalan sekitar satu tahun dua bulan, percepatan kinerja dinilai menjadi hal yang krusial.
“Kami ingin ada percepatan dalam pelaksanaan program, khususnya yang melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah, termasuk sektor pelayanan seperti rumah sakit," jelas dia.