3 Personel Polres OKU Selatan Dipecat Karena Terlibat Narkoba

Lima personel Polres OKU Selatan dijatuhi PTDH karena terbukti terlibat penyalahgunaan hingga peredaran narkotika; tiga telah menjalani upacara pemberhentian, dua menunggu SK Kapolda Sumsel.
Bripka YV telah divonis 9 tahun penjara dan denda Rp2 miliar dalam perkara pidana. Empat personel lain diproses melalui sidang kode etik sejak November 2025.
Kapolres AKBP I Made Redi Hartana menegaskan tidak akan melindungi anggota terlibat narkoba, serta menjadikan kasus ini evaluasi untuk memperketat pengawasan dan pembinaan internal.
Ogan Komering Ulu Selatan, IDN Times -Sebanyak lima anggota Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan menerima sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) akibat terbukti terlibat dalam penyalahgunaan hingga peredaran gelap narkotika. Bahkan, salah satu anggota di antaranya telah menerima vonis 9 tahun penjara dalam perkara pidana.
Dari lima anggota yang dipecat, tiga di antaranya telah resmi menjalani upacara PTDH pada 25 Mei 2026. Sementara itu, dua personel lainnya telah menerima putusan sidang etik pada 31 Juli 2026 dan kini tinggal menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Kapolda Sumsel.
1. Kapolres sebut tak akan melindungi siapapun termasuk anggotanya

Kapolres OKU Selatan saat melakukan PTDH terhadap 5 anggotanya karena terlibat narkoba. (Dok. Polres OKU Selatan) Kapolres OKU Selatan, AKBP I Made Redi Hartana, menegaskan bahwa penindakan terhadap lima personel tersebut merupakan bentuk penerapan aturan tanpa membedakan status maupun jabatan anggota. Sejak menjabat pada Juli 2025, ia memproses lima personel melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri hingga menjatuhkan sanksi PTDH.
"Sejak awal menjabat, saya menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, termasuk di lingkungan internal kepolisian. Siapa pun yang terbukti terlibat dalam narkoba akan ditindak tegas. Saya tidak akan melindungi siapa pun, sekalipun itu anggota saya sendiri," ujarnya.
2. Kelima personel tersebut diproses sejak November 2025

ilustrasi penyalahgunaan narkoba. (IDN Times/Sukma Shakti) Berdasarkan data putusan sidang kode etik Polres OKU Selatan, kelima personel tersebut diproses sejak November 2025. Kelima anggota tersebut berinisial Bripka YV, Bripka ICK, Bripka EK, Bripka D, dan Briptu MRR. Dari lima personel itu, Bripka YV telah menjalani proses pidana umum dan menerima hukuman 9 tahun penjara serta denda Rp2 miliar.
Kepolisian juga menjatuhkan sanksi PTDH melalui putusan Nomor PUT/05/VII/2026 tertanggal 31 Juli 2026. Sementara itu, Bripka ICK, Bripka EK, dan Bripka D diberhentikan setelah ketiganya menjalani sidang kode etik pada 4 Februari 2026.
Adapun Briptu MRR menerima sanksi PTDH melalui putusan Nomor PUT/06/VII/2026 tertanggal 31 Juli 2026. Namun, Bagian Sumber Daya Manusia masih menunggu penerbitan surat keputusan Kapolda Sumsel untuk administrasi pemberhentiannya.
"Jangan melihat siapa orangnya atau apa jabatannya. Kalau terbukti melanggar, harus bertanggung jawab. Hukum dan aturan tidak boleh tajam ke masyarakat, tetapi tumpul terhadap anggota sendiri," tegas Kapolres.
3. Kelima anggota yang dipecat menjadi evaluasi pengawasan internal

Ilustrasi Narkoba. (IDN Times/Sukma Shakti) I Made Redi menambahkan, kepolisian tidak hanya menyasar masyarakat dalam pemberantasan narkoba di wilayah OKU Selatan, tetapi juga harus melakukan pengawasan internal. Maka, pemecatan terhadap lima anggotanya tidak dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan, melainkan bahan evaluasi untuk memperketat pengawasan dan pembinaan internal.
Ia juga meminta masyarakat tidak menggeneralisasi perbuatan anggota yang dipecat tersebut terhadap kinerja keseluruhan anggota Polres OKU Selatan yang dinilai masih bekerja secara profesional.
"Kami harus lebih dahulu membersihkan internal sebelum mengajak masyarakat bersama-sama memerangi narkoba. Tidak ada tempat bagi pelaku narkoba, baik di tengah masyarakat maupun di tubuh Polri," ucapnya.























