Pemkot Tunggu Juknis Pengajuan 1.987 PPPK Paruh Waktu jadi Penuh Waktu

12 Nov 2026, 16:02 WIBKota Palembang2 min read

Feny Maulia Agustin

News

Channel

Add Us on Google

Pegawai ASN Palembang (IDN Times/Dok. Kominfo Palembang)

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemkot Palembang menunggu juknis KemenPAN-RB untuk mengusulkan 1.987 PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Pemerintah pusat berencana mengalihkan status PPPK paruh waktu lintas profesi secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
BKPSDM dan Wali Kota Palembang menyatakan belum menerima aturan tertulis, syarat, mekanisme, maupun surat resmi terkait pengalihan status tersebut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pemkot Palembang menunggu petunjuk teknis pengusulan perubahan status 1.987 PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Who?
BKPSDM Kota Palembang, Kepala BKPSDM Adi Zahri, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, serta 1.987 PPPK paruh waktu Pemkot Palembang.
Where?
Di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan.
When?
Status penantian juknis disampaikan Adi Zahri pada Kamis, 12 November 2026. Pemberlakuan peningkatan status secara bertahap direncanakan mulai 1 Januari 2027.
Why?
Pemkot belum menerima juknis, surat resmi pemberitahuan, maupun kepastian syarat dan mekanisme pengalihan status berdasarkan regulasi tertulis.
How?
Pemkot akan mengusulkan perubahan status setelah Kemenpan RB menerbitkan petunjuk teknis dan konfirmasi persyaratan. Hingga saat ini belum ada kepastian mekanismenya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah Kota Palembang sedang menunggu aturan dari kementerian. Ada 1.987 pegawai PPPK paruh waktu yang mungkin jadi pegawai penuh waktu. Mereka termasuk guru, petugas pemadam, Satpol PP, petugas kesehatan, dan pekerja lain. Rencananya mulai bertahap pada 1 Januari 2027. Wali Kota Ratu Dewa masih menunggu surat dan cara kerjanya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Rencana peningkatan status PPPK membuka harapan bagi 1.987 pegawai paruh waktu di Palembang, termasuk tenaga pada layanan publik penting. Sikap Pemkot yang menunggu juknis dan regulasi tertulis menunjukkan kehati-hatian administratif, sementara sambutan baik dari wali kota mencerminkan kesiapan untuk mengikuti kebijakan pusat secara terarah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota Palembang masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

"Pegawai PPPK paruh waktu Pemkot Palembang ada 1.987 orang," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang, Adi Zahri, Kamis (12/11/2026).

1. Pemerintah pusat tetapkan pengalihan status PPPK pada Januari 2027

Pegawai ASN Palembang (IDN Times/Dok. Kominfo Palembang)

Diketahui sebelumnya, pemerintah pusat telah menyampaikan akan meningkatkan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang mencakup berbagai lintas profesi.

Termasuk dosen, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya yang akan diberlakukan secara bertahap pada 1 Januari 2027.

2. Pemkot belum terima aturan jelas soal status PPPK

Pegawai ASN Palembang (IDN Times/Dok. Kominfo Palembang)

Adi menyampaikan, saat ini Pemkot juga menunggu konfirmasi lanjutan terkait syarat peningkatan status PPPK berdasarkan aturan serta regulasi tertulis. Katanya, semua proses belum dapat dipastikan sembari menunggu instruksi.

"Sampai hari ini belum ada (aturan jelas)," katanya.

3. Wali Kota Palembang sudah dengar soal pengalihan status PPPK

Ilustrasi ASN Palembang (Dok. Kominfo Palembang)

Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyambut baik kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan status PPPK. Namun, lanjut Dewa, Pemkot juga belum mendapatkan juknis terkait pengalihan status tersebut.

"Informasi yang disampaikan pemerintah pusat tersebut kami sudah dengar, tapi kami belum tahu mekanismenya seperti apa, belum ada surat resmi pemberitahuan, dan kita menunggu juknis," kata dia pada 10 November kemarin.