Pemkot Tunggu Juknis Pengajuan 1.987 PPPK Paruh Waktu jadi Penuh Waktu
- Pemkot Palembang menunggu juknis KemenPAN-RB untuk mengusulkan 1.987 PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
- Pemerintah pusat berencana mengalihkan status PPPK paruh waktu lintas profesi secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
- BKPSDM dan Wali Kota Palembang menyatakan belum menerima aturan tertulis, syarat, mekanisme, maupun surat resmi terkait pengalihan status tersebut.
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota Palembang masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
"Pegawai PPPK paruh waktu Pemkot Palembang ada 1.987 orang," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang, Adi Zahri, Kamis (12/11/2026).
1. Pemerintah pusat tetapkan pengalihan status PPPK pada Januari 2027
Pegawai ASN Palembang (IDN Times/Dok. Kominfo Palembang) Diketahui sebelumnya, pemerintah pusat telah menyampaikan akan meningkatkan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang mencakup berbagai lintas profesi.
Termasuk dosen, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya yang akan diberlakukan secara bertahap pada 1 Januari 2027.
2. Pemkot belum terima aturan jelas soal status PPPK
Pegawai ASN Palembang (IDN Times/Dok. Kominfo Palembang) Adi menyampaikan, saat ini Pemkot juga menunggu konfirmasi lanjutan terkait syarat peningkatan status PPPK berdasarkan aturan serta regulasi tertulis. Katanya, semua proses belum dapat dipastikan sembari menunggu instruksi.
"Sampai hari ini belum ada (aturan jelas)," katanya.
3. Wali Kota Palembang sudah dengar soal pengalihan status PPPK
Ilustrasi ASN Palembang (Dok. Kominfo Palembang) Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyambut baik kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan status PPPK. Namun, lanjut Dewa, Pemkot juga belum mendapatkan juknis terkait pengalihan status tersebut.
"Informasi yang disampaikan pemerintah pusat tersebut kami sudah dengar, tapi kami belum tahu mekanismenya seperti apa, belum ada surat resmi pemberitahuan, dan kita menunggu juknis," kata dia pada 10 November kemarin.
