Palembang, IDN Times - Capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Palembang belum mencapai target. Padahal tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bagi wajib pajak akan berakhir pada 30 September 2026.
"Upaya terus kita lakukan untuk meningkatkan pencapaian dan kepatuhan wajib pajak," ujar Kepala Bapenda Palembang, Jamiah Haryanti, dikutip Rabu (23/9/2026).
Berdasarkan laporan sementara, pencapaian PBB Palembang baru menyentuh 48 persen dari target. Pemkot saat ini terus menggenjot capaian pembayaran wajib pajak, mengingat PBB merupakan salah satu instrumen utama dalam menyokong target Pendapatan Asli Daerah.
"Bagi WP, batas waktu pembayaran PBB berakhir bulan ini dan sementara waktu belum ada informasi untuk perpanjangan waktu," kata dia.
Bagi wajib pajak yang belum membayar PBB lewat dari masa jatuh tempo, akan dikenakan sanksi keterlambatan sebesar 1 persen dari nominal pembayaran pajak.
"Pemkot juga akan melakukan langkah bagi penunggak pajak menahun," jelasnya.
Lebih lanjut, Jamiah menyampaikan, Bapenda tidak segan melakukan tindakan tegas di lapangan, termasuk pemasangan stiker atau spanduk peringatan khusus di lokasi objek pajak yang menunggak.
Di sisi lain, Pemkot Palembang juga memberikan kelonggaran melalui implementasi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 16 Tahun 2026. Kebijakan tersebut berupa pembebasan pokok PBB-P2 bagi rumah tinggal dengan nilai ketetapan pokok maksimal Rp500 ribu, yang menyasar sebanyak 253.991 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
"Insentif ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga sekaligus meningkatkan basis kepatuhan pajak di masa mendatang," kata dia.