Ribuan Ojol Palembang Desak Pemerintah Akomodir UU Transportasi Online
- Ribuan pengemudi ojek online mendesak UU transportasi online untuk jamin hak mereka
- Tuntutan termasuk kejelasan status mitra, UU ongkos standar, dan penutupan kantor aplikator yang melanggar aturan
- Pengemudi ojol merasa potongan dan promo aplikator memberatkan, meminta keadilan tarif dan pemotongan biaya
Palembang, IDN Times - RIbuan pengemudi ojek online (Ojol) dari berbagai organisasi dan paguyuban mendatangi Kantor DPRD Sumatra Selatan (Sumsel). Kedatangan para pengemudi ojol tersebut dilakukan mendesak terciptanya Undang-undang mengenai transportasi online yang dapat menjamin hak para pengemudi yang bekerja.
"Kedatangan kami ke sini untuk mendesak DPRD Sumsel untuk menyalurkan hak-hak para pengemudi ojol. Kami ingin pemerintah berpihak kepada para ojol agar dapat hidup sejahtera," ungkap Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Sumsel, Muhammad Asrul Indrawan, Selasa (20/5/2025).
1. Pengemudi ojol berharap ada UU yang mengatur transportasi online
Asrul menyebutkan, perjuangan para pengemudi ojol yang tergabung dalam Aliansi Ojol Palembang Bersinergi (AJPB) akan terus berjuangan hingga ada keputusan mengenai nasib mereka. Dalam tuntutan yang dibawa, selain diterbitkannya UU tentang ojol sekaligus kejelasan status sebagai mitra, para pengemudi juga meminta adanya UU khusus yang mengatur ongkos standar sehingga tidak ada lagi program-program aplikator yang memberatkan pengemudi.
"Kita yakin pemerintah akan bersama ojol dan meyakini Presiden Prabowo dapat mengakomodir tuntutan para ojol yang berlangsung dari Aceh hingga Papua hari ini," jelas dia.
2. Aplikator dinilai kerap langgar hak para pengemudi ojol
Asrul menjelaskan, selama ini potongan yang diberikan pihak aplikasi terasa mencekik dan memeras para pengemudi yang bekerja dari pagi hingga malam. Pasalnya para ojol R2 harus mendapat pemotongan biaya aplikasi 15-20 persen, hal ini berbeda dengan pengemudi R4 yang mendapat keringanan potongan hanya 5 persen.
"Kami harap ada aturan apa bila aplikator melanggar, pemerintah dapat menutup kantornya. Maka dari itu kita hari ini memastikan tuntutan kita sampaikan ke DPRD Sumsel dan diteruskan ke pusat," jelas dia.
3. Nilai aspirasi ojol sering tidak didengar
Senada perwakilan dari AJPB dalam orasinya meminta diberikan keadilan soal tarif dan biaya pemotongan yang diterima para driver. Menurutnya, semua bekerja memeras keringat setiap hari sehingga tidak adil jika ada aplikator yang membedakan tarif potongan yang diterima mereka.
"Selama ini kita dimanfaatkan sebagai iklan berjalan dengan memakai rompi aplikator. Tetapi hak-hak dan aspirasi kita tidak pernah didengar," jelas dia.
