Gubernur Sumbar Didesak Bereskan Pembebasan Lahan Jalan Tol
Padang, IDN Times - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Hidayat, mendesak Gubernur Mahyeldi segera memimpin langsung pembebasan lahan Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang masih belum tuntas.
Hidayat menilai pembebasan dan pengerjaan ruas jalan tol ini sudah sangat lama. Padahal di Riau dan Bengkulu sudah selesai terlebih dahulu, sementara di Sumbar masih terkendala pembebasan lahan.
“Kita ini sangat lamban. Bukan hanya Riau, Bengkulu pun juga lebih dulu selesai. Ini sudah lama genting, tak bisa lagi kita berleha-leha. Gubernur harus komandoi langsung,” kata Hidayat, Kamis (18/1/2024).
1. Sesali anggapan Sumbar tak butuh tol
Hidayat bilang, seharusnya ada dateline dan timeline dalam menyukseskan pembangunan ruas jalan tol ini. Terutama proses pembebasan lahan sehingga pengerjaan tak lama dan molor.
Ia juga menyesali anggapan Sumbar tak butuh tol yang masih berkembang di masyarakat. Bahkan kata Hidayat, anggapan itu juga berkembang di lingkaran ‘orang-orang’ Gubernur.
“Kita harusnya sosialisasi aktif bahwa tol itu sangat penting,” ujar Hidayat.
2. Picu pertumbuhan ekonomi
Hidayat menilai, pertumbuhan ekonomi di Sumbar akan melesat dengan adanya jalan tol. Jika perekonomian melesat maka permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan hal lain akan ikut terselesaikan seiring waktu.
“Tol itu memudahkan transportasi dan distribusi. Dua hal ini berpengaruh besar untuk pertumbuhan ekonomi. Jika Sumbar tak kunjung punya tol, bersiaplah Sumbar akan semakin tertinggal dari provinsi-provinsi lain," kata Hidayat.
3. Jangan hanya fokus pada hal domestik
Hidayat juga mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar tidak hanya berfokus pada hal-hal domestik. Menurut dia, tidak lagi terlalu signifikan untuk pembangunan Sumbar. Buktinya permasalahan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, bahkan stunting masih juga tinggi.
Dari zaman dulu hingga sekarang jalur lintas Padang-Pekanbaru masih seperti itu saja. Padahal banyak wisatawan dari Riau datang ke Sumbar di akhir pekan, apalagi ketika libur sekolah.
"Kita juga menilai Pemprov Sumbar masih amat lemah dalam hal lobi pemerintah pusat. APBD Sumbar tak kuat menopang kebutuhan biaya pembangunan infrastuktur," tutup Hidayat.
