Pemprov Sumsel Ajukan Beli 4 Mobil Baru Senilai Rp2,3 Miliar

2. Sudah diajukan bertahap karena refocusing anggaran untuk pandemik

Pengadaan mobil operasional sudah dilakukan secara bertahap sejak tahun-tahun sebelumnya. Menurut Sandi, pengadaan yang bertahap disebabkan pandemik sehingga beberapa kendaraan baru bisa dilakukan tahun ini.

"Beberapa Biro lain memang belum melakukan pengadaan karena tidak cukup anggaran tahun ini. Karena pembagian APBD ke beberapa Biro berbeda-beda, untuk Biro pemerintahan bahkan sudah dua tahun lalu. Jika ada anggaran untuk disisihkan baru nanti dibahas di legislatif, karena pengadaan ini juga persetujuan dari DPRD Sumsel," jelas dia.

Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya saat dikonfirmasi IDN Times mengaku, belum membaca laporan terakhir mengenai pengadaan mobil operasional di empat Biro.

"Aku belum tahu, nantilah aku cek dulu," jelas dia.

Tak berbeda dengan eksekutif, pengadaan mobil dinas ini juga dilakukan oleh Sekretariat DPRD Sumsel. Dari laporan di LPSE tahun 2021, pengadaan kendaraan mobil dinas bahkan menyentuh angka lebih besar, yakni Rp4,4 miliar. 

3. Anggaran besar untuk infrastruktur dinilai tak tepat sasaran

Koordinator FITRA Sumsel, Nunik Handayani menjelaskan, APBD 2021 Sumsel mencapai sekitar Rp10,7 triliun atau naik sekitar Rp10,6 triliun dari tahun 2020. Hanya saja, dirinya menyoroti banyak anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran. APBD 2021 lebih besar komposisinya di pembangunan infrastruktur.

Padahal menurut Nunik, sudah ada arahan di tahun sebelumnya dari tiga menteri agar daerah melakukan penghematan anggaran, dan memfokuskan pada pemulihan ekonomi selama masa pandemik.

"Kita menyoroti APBD Sumsel digunakan untuk dua hal belanja langsung dan tidak langsung. Untuk belanja langsung secara persentase sebesar 35 persen, sedangkan belanja tidak langsung sekitar 65 persen," jelas dia.