TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sumsel

Women Crisis Center: Perempuan Palembang Belum Terima Pemenuhan Hak

Perempuan butuh perlindungan otonomi hak tanpa diskriminatif

Kegiatan peringatan hari perempuan bersama WCC Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)
Verified
Feny Maulia Agustin

Palembang, IDN Times - Direktur Eksekutif Women Crisis Center(WCC) Palembang, Yeni Roslaini Izi menyatakan, saat ini perempuan di Sumatera Selatan (Sumsel) khususnya Palembang, belum menerima pemenuhan hak secara keseluruhan.

"Masalah hak bukan sekadar aturan dan UU yang berlaku, tetapi bagaimana perempuan bisa mendeklarasikan otonomi pemenuhan hak, terkait kedaulatan perempuan tanpa mengalami diskriminasi lagi," ujar dia, pada Peringatan Hari Perempuan tentang Melawan Semua Aturan Diskriminatif, di Hotel Swarna Dwipa, Senin (9/3).

1. WCC Palembang minta pemenuhan keamanan dan kesehatan perempuan diutamakan

Kegiatan peringatan hari perempuan bersama WCC Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Yeni mengungkapkan, dalam memenuhi hak perempuan, sebaiknya UU benar-benar memperhatikan hak dalam arti lengkap, yang bukan saja membahas sandang, pangan dan papan. Tetapi bagaimana perempuan bisa aman berkarya.

"Utamakan pemenuhan keamanan dan kesehatan perempuan. Sebab, jika perempuan merasa dilindungi dalam pengembangan penyelenggaraan karya, baik dalam pemerintah maupun non program pemerintah, perempuan mampu berprestasi maksimal," ungkap dia.

2. Perlindungan reproduksi perempuan wajib diperhatikan

Kegiatan peringatan hari perempuan bersama WCC Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Kemudian, selain harus terpenuhinya hak perempuan, hal yang juga vital dan perlu perlindungan adalah menjaga pertahanan reproduksi perempuan.

"Maksudnya, bagaimana UU masih mengedepankan keselamatan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian bagaimana perempuan tetap berkarya tanpa mengesampingkan keluarga," terang Yeni.

Namun, terkait UU perempuan, sekarang permasalahan yang terjadi adalah adanya pembatasan aturan yang memprihatinkan. "Contoh, RUU Omnibus Law yang menahan aturan cuti haid, serta menahan karya wanita dalam sektor publik," sambung dia.

Baca Juga: Wawako Palembang: Setinggi Apapun Jabatan, Perempuan Tetap Perempuan!

3. AJI Palembang turut bertanggung jawan terhadap krisis perlindungan perempuan

Kegiatan peringatan hari perempuan bersama WCC Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Sementara, Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang, Nila Ertina menuturkan, tentang isu-isu yang dihadapi perempuan terhadap krisis perlindungan saat ini, turut mempengaruhi sistem kerja dan aktivitas jurnalis perempuan.

"Bahkan media massa juga belum sadar tentang kesetaraan gender. Membahas tentang RUU perempuan, beberapa media massa lainnya masih ada yang belum berpikir perspektif gender. Dalam kasus dan pemberitaan ini, kami sebagai AJI akan bertanggung jawab," ujar dia.

Topik:
Palembang
perempuan
hak perempuan
hak asasi perempuan
Berita Terkini Lainnya

SA Supriono Enggan Komentari Namanya di Daftar Pj Gubernur Sumsel

IRT di Palembang Disiksa Suami, Tak Beri Uang Beli Narkotika

Empat Polisi Muratara Dipecat, Berharap Citra di Masyarakat Pulih

Profil SA Supriono Calon Pj Gubernur Sumsel Gantikan Herman Deru

Sungai Kelekar Tercemar Minyak 2 Km, WALHI Sebut Pertamina Lalai

Ini Wajah Kepala Sekolah yang Minta Sodomi Siswa SMK di Muara Enim

Satpam Hotel Belajar dari YouTube Cara Merampok Isi Mobil

Viral Istri Sekda Tak Mengajar Setahun Tapi Terima Tunjangan Penuh

2 Wanita 1 Pria Promotor Judi Online di Palembang Ditangkap

Kemenhub Resmikan 2 Pelabuhan Sungai Baru di Jantung Ekonomi Palembang