Palembang, IDN Times - Kualitas udara di Kota Palembang kini berada pada level berbahaya. Berdasarkan nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), kondisi Bumi Sriwijaya berwarna hitam atau sangat tidak sehat. Melihat kondisi tersebut, sejumlah sekolah kembali menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
"Seminggu kemarin sempat belajar di sekolah, mulai besok (Senin) kami belajar daring lagi. Terus masuknya siangan dan gak ada upacara," ujar siswa SD Negeri 159 Palembang, Afif, Minggu (4/10/2026).
Diketahui dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), konsentrasi partikulat halus PM2.5 di Stasiun Musi 2 pada 4 Oktober 2026 sekitar pukul 05.00 WIB tercatat tertinggi, yakni mencapai 903,6 mikrogram per meter kubik (μg/m³) pada pukul 05.00.
Berdasarkan angka itu, Palembang berada dalam kategori sangat berbahaya bagi kesehatan dan berisiko terhadap keadaan pernapasan serta memicu gangguan pada saluran pernapasan.
Menurut Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatra Selatan, Wandayantolis, adanya penurunan kualitas udara ini mengharuskan masyarakat makin berhati-hati jika ke luar rumah dengan mengenakan perlindungan diri sebagai langkah antisipasi terhadap risiko kesehatan.
"Jika terpaksa harus ke luar rumah, sebaiknya melindungi diri dengan masker dan kacamata," kata dia.
Sebelumnya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa pada 30 September 2026 juga menegaskan, agar tiap sekolah mengevaluasi kebijakan PJJ terhadap siswa sekolah saat kondisi udara dalam status tidak sehat dan berbahaya.
Dewa mengatakan, berdasarkan kondisi udara yang belum masuk kategori sehat, sebaiknya sekolah dan stakeholder terkait kembali mempertimbangkan agar PJJ diterapkan secara berlanjut.
Apalagi, katanya, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Palembang sudah berada pada angka 433 atau masuk kategori sangat berbahaya. Namun, jelas dia, keputusan pelaksanaan pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk permintaan dari instansi pendidikan, guru, wali murid, orang tua, dan siswa.
"Kalau ISPU sangat buruk seperti ini, kesehatan anak-anak harus jadi prioritas utama. Saya harap kepala sekolah dan stakeholder terkait kembali mempertimbangkan untuk dilakukan PJJ," jelasnya.