Palembang, IDN Times - Pemerintah Sumatra Selatan mencatat kuota solar subsidi yang diberikan untuk Sumsel jauh dari kebutuhan. Berdasarkan data yang ada, Sumsel hanya mendapat alokasi sekitar 600 ribu kiloliter, sedangkan kebutuhan yang diusulkan pemda mencapai 2 juta kiloliter.
"Kebutuhan masyarakat jauh lebih besar dibanding kuota yang kita terima," ungkap Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Sumsel, Basyaruddin Akhmad, Selasa (6/7/2026).
Basyaruddin menjelaskan, langkah cepat telah dilakukan Pemprov Sumsel untuk memastikan permasalahan antrean BBM ini dapat segera diselesaikan. Pasalnya, sejak awal tahun antrean BBM selalu terjadi dan memicu keluhan masyarakat luas.
"Saat ini baru memetakan persoalan. Nanti akan dibahas bersama Pak Gubernur dan seluruh pihak untuk menentukan langkah yang diambil," jelasnya.
Menurut Basyaruddin, antrean solar subsidi tidak hanya terjadi di Sumsel, tetapi juga di sejumlah provinsi lain di Pulau Sumatra. Namun, kondisi di Sumsel dinilai lebih berat karena alokasi solar subsidi yang diterima dari pemerintah pusat masih jauh di bawah kebutuhan riil masyarakat.
Selain keterbatasan kuota, tingginya selisih harga antara solar bersubsidi dan nonsubsidi juga disebut mendorong meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi. Akibatnya, kuota yang tersedia terserap lebih cepat dari perkiraan.
"Dari Januari sampai Juli saja kuotanya sudah hampir terpenuhi. Kalau tidak diantisipasi, kemungkinan kuota ini habis sebelum akhir tahun," jelasnya.
Untuk mengurangi antrean, pemerintah daerah mengusulkan sejumlah langkah, di antaranya memperpanjang jam operasional penyaluran solar subsidi dari pukul 22.00–04.00 WIB menjadi 21.00–05.00 WIB, menambah SPBU penyalur, serta memperketat pengawasan penggunaan barcode.
Dalam skema yang diusulkan, pengguna solar subsidi nantinya tidak hanya diwajibkan menunjukkan barcode, tetapi juga STNK yang sesuai dengan identitas kendaraan yang telah terdaftar dalam sistem. Verifikasi tersebut diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan BBM subsidi sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran.
"Jadi tidak hanya barcode dan pelat nomor, tetapi juga harus dicocokkan dengan STNK. Kalau tidak sesuai, tidak bisa mengisi BBM subsidi," jelasnya.