Serapan Anggaran Sumsel Kecil, Herman Deru Sebut Terkendala Tender

Deru memastikan tidak ada kendala lagi pada kuartal terakhir 2021. Dirinya mengaku sudah mencari tahu tentang permasalahan di daerah. Menurutnya, beberapa daerah yang minim penyerapan anggaran hanya persoalan administrasi.

"Dalam penyerapan anggaran ada masalah format administrasi yang harus dijalankan. Pada 31 Desember 2021, semua serapan sudah habis. Saya targetkan (realisasi tercapai) , 15 Desember," ujar dia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sumsel, Lyidia Kurniawati Christyana sebelumnya mencatat, delapan daerah dengan serapan anggaran masih di bawah 50 persen adalah Palembang dengan 49,19 persen dan Lubuk Linggau 41,38 persen. 

Lalu Kabupaten Empat Lawang baru 46,15 persen, PALI 45,60 persen, Banyuasin 45,56 persen, Lahat 43,94 persen, Ogan Ilir 43,54 persen, dan yang paling rendah di Musi Rawas Utara (Muratara) dengan 37,74 persen.

"Salah satu kunci pemulihan ekonomi ini adalah belanja pemerintah. Pemda harus mempercepat proses penyerapan anggaran yang ada," ungkap Lyidia.

Menurut Lyidia, penggunaan serapan anggaran akan berdampak pada meningkatnya transaksi di tengah masyarakat. Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi salah satu daerah tertinggi dalam serapan anggaran dengan capaian 78,69 persen, diikuti OKU Selatan 60,61 persen, dan OKU Timur 55,88 persen.

Lalu Musi Rawas 53,55 persen, Kota Pagar Alam mencapai 52,11 persen, Kabupaten OKU 51,05 persen, Muara Enim 51 persen, OKI 50,92 persen dan Provinsi Sumsel 50,23 persen.

"Untuk itu, kami mendorong pemda agar bisa segera merealisasikan belanja. Terutama untuk barang dan jasa," jelas dia.

Lyidia menambahkan, sejauh ini APBD Sumsel masih lebih tinggi ketimbang realisasi belanja. Total pendapatan pada APBD saat ini mencapai Rp25,3 triliun.

"Sementara untuk total realisasi belanja hanya mencapai Rp21,59 triliun. Bisa dikatakan masih banyak dana yang mengendap di kas daerah dan belum tersalurkan," jelas dia.