Palembang, IDN Times - Pemerintah kota Palembang akan menarik dan melelang kendaraan dinas milik pejabat eselon II hingga IV. Hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran, dengan menarik 300 kendaraan yang ada.
"Penarikan ini untuk efisiensi anggaran. Tetapi kebijakan ini baru bersifat wacana," ungkap Asisten III Setda Palembang, Zulkarnain, Jumat (13/1/2023).
Zulkarnain menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan Pemkot Palembang adalah menarik terlebih dahulu kendaraan dinas dari masing-masing pejabat. Setelah itu pihaknya akan melakukan evaluasi sebelum proses lelang dilakukan.
"Setelah mendapatkan persetujuan dari wali kota kendaraan ini nanti akan di lelang. Kebijakan ini harus dikaji ulang dan ditelaah oleh wali kota," jelas dia.
Zulkarnain menambahkan, nantinya kebijakan pemberian mobil dan motor dinas ini akan diganti lewat penggantian biaya. Para pejabat eselon II sampai IV akan mendapat ganti uang operasional BBM dan servis kendaraan.
"Dengan tidak lagi diberi fasilitas kendaraan roda empat dan roda dua, maka anggaran akan lebih efisien," jelas dia.
Menurut Zulkarnain, pemberian kendaraan hingga fasilitas BBM dan servis yang diberikan untuk para pejabat membebani Pemkot Palembang. Alhasil pengeluaran yang seharusnya bisa ditekan menjadi membesar.
"Atau ada usulan lain untuk kendaraan dinas menyewa. Usulan ini akan terlihat mana yang efisien dan tidak, terutama dalam pemeliharaan kendaraan dinas," jelas dia.
Pemkot Palembang ingin agar para ASN dan pegawai menggunakan fasilitas kendaraan umum. Menurutnya kendaraan umum di Palembang pun sudah terintegrasi lewat LRT, BRT dan Feeder.
"Ini juga dapat mengurangi polusi dan mendorong penggunaan transportasi umum. Untuk kendaraan lainnya, seperti armada sampah dan pemadam kebakaran tetap kita anggarkan," kata Zulkarnain.