Ini Pesan dan Harapan Wong Sumsel pada Pemerintahan Jokowi - Ma'aruf

Menanggapi pelantikan Jokowi - Ma'ruf Amin di Gedung MPR/DPR RI, Zainal menyambut baik dan siap menerima kebijakan baru pemerintah.

"Semua masyarakat jangan ada yang mudah terprovokasi oleh keadaan dan situasi. Mari kita menjaga keamanan dan ketenteraman juga kesejahteraan negara, NKRI harga mati," kata dia.

Anggota DPRD Palembang dari Fraksi PAN, Ruspanda mengatakan, dengan berlangsungnya pelantikan Jokowi dan Ma'aruf Amin ini, diharapkan dapat melahirkan masyarakat dengan toleransi tinggi serta bisa melebur satu sama lain.

"Melihat Jokowi dan Ma'aruf Amin yang hari ini menjadi pempin baru, saya menilai dari konteks dari masyarakat umum, sudah tentu di era demokrasi ini ada pro kontra. Semuanya berasal dari kepuasan dan tidak puas masyarakat yang lahir dengan memberikan apresiasi," kata dia.

Hal paling penting dari pemimpin baru ini, sambung Ruspanda, sebaiknya seluruh stakeholder dan warga harus mengutamakan nasionalisme, tanpa ada lagi perbedaan sesama masyarakat Indonesia.

"Sekadar mengungkapkan rasa, selama tidak mengganggu masyarakat, saya ingin ada harapan ke depannya, bagaimana caranya agar tidak ada lagi yang membandingkan dengan melihat latar belakang," ungkap dia.

Bila sebelumnya memiliki perbedaan pilihan, maka saat ini resmi sudah menjadi kesatuan Republik Indonesia. "Segala pro kontra tinggal berjalan seiring dengan waktu. Termasuk kebijakan aturan lama dan terbaru. Semoga tidak ada lagi rumor keterpurukan bangsa. Mari melebur menuju ke depan dengan bertanggung jawab bersama dan jangan menjadi apatis serta mengkhianati rakyat," jelas dia.

Sementara, Dewan Nasoional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Mualimin Pardi Dahlan menuturkan, karena semua pimpinan lembaga tinggi negara ini diisi pendukung Jokowi, mulai dari DPR, DPD, yang terakhir MPR, tentu bisa saja ada partai politik (parpol) pendukung Jokowi yang saat ini saling tekan untuk memperebutkan jabatan di pemerintahan terutama menteri.

"Koalisi bakal ada persaingan. Sebab pihak opsisi sebelah pun mulai ikut merapat mengincar jatah kursi menteri, termasuk Gerindra sebagai kekuatan utama penyeimbang yang sudah gabung," tutur dia.

Mualimin melanjutkan, saat ini posisi presiden sudah bukan lagi menjadi yang utama untuk dilihat. Karena saat ini sudah mulai menghitung investasi 5 tahun ke depan. Artinya kapan pun Jokowi bisa ditinggalkan. Tanda ini juga pasti dirasakan Jokowi, ketika ada wacana amandemen UUD muncul, bahkan jauh sebelum DPR MPR dilantik.

"Selain itu, Jokowi juga tidak memiliki posisi yang kuat dalam mengawal kebijakan yang pro rakyat, mulai dari UU KPK, RUU KUHP, dan ada banyak deretan UU di sektor lingkungan hidup dan SDA yang tersandera oleh cara berfikir parlemen," jelas dia.

Pengacara asal Palembang ini menambahkan,  ada kecenderungan kuat untuk mencampuri dan mengatur hak sipil politik warga. Sementara hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob), yang harusnya negara kuat dalam tanggung jawab perlindungannya malah dibuat kosong dan diserahkan banyak pada investasi swasta.

"Jadi menurut saya, siap-siap saja Jokowi bukan saja ditinggalkan parpol pendukungnya, tapi juga mulai dijauhi rakyat," tandas dia.