Empat Lawang, IDN Times - Sejumlah potensi kerawanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Empat Lawang tengah dipetakan oleh Bawaslu, KPU, dan kepolisian. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi kerawanan yang bisa terjadi dalam proses lanjutan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
"Nanti akan kita lakukan rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan polisi mengenai potensi kerawanan PSU," ungkap Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, Senin (3/3/2025).
Menurutnya, saat ini proses tahapan PSU tengah dibahas mulai dari time line pelaksanaan, hingga pembahasan anggaran pelaksanaan PSU Empat Lawang.
"Sekarang sedang persiapan penyusunan anggaran dan menunggu petunjuk teknis pengaktifan pengawas adhoc. Ini juga masih menunggu time line dari KPU," jelas dia.
Untuk diketahui total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Empat Lawang berjumlah 257.020 jiwa yang terdiri dari 125.024 pemilih perempuan dan 131.996 pemilih laki-laki. Adapun total TPS sebanyak 531 titik yang tersebar di 156 desa dan kelurahan serta 10 kecamatan.
Jumlah DPT ini nantinya tetap akan digunakan untuk proses PSU yang dilakukan oleh KPU Empat Lawang maksimal 60 hari setelah amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dibacakan.
"Dalam PSU tetap mengacu pada DPT sebelumnya sebanyak 257.020 jiwa," ungkap Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya.
Hal senada disampaikan Karo Ops Polda Sumsel, Kombes Pol Muhammad Anis Prasetio Santoso, yang akan ada penambahan personel kepolisian di Empat Lawang yang diterjunkan dalam mengantisipasi kerawanan PSU.
"Sejumlah persiapan telah kita susun melaksanakan pengamanan mulai dari tahapan awal pengundian nomor urut, penetapan paslon, dan pemeriksaan kesehatan, kampanye hingga penetapan paslon terpilih," ungkap Anis.
Dirinya menilai, setiap PSU memiliki potensi kerawanan di mastarakat. Pihaknya akan melakukan pendekatan termasuk kepada kedua paslon dan para pendukungnya untuk menjaga situasi keamanan dapat tetap terjaga dan kondusif.
"Tahapan pesta demokrasi multak harus kita lalui dan ada yang terpilih, ada juga yang tidak. Kita akan kawal setiap proses demokrasi dengan baik," jelas dia.