Bawaslu Sumsel Petakan 4 Wilayah Rawan Pasca-Pilkada
- Bawaslu Sumsel memetakan 4 wilayah rawan konflik, yaitu Ogan Komering Ulu, Musi Banyuasin, Lahat, dan Musi Rawas Utara
- TNI-Polri menambah pasukan pengamanan di keempat wilayah tersebut untuk mencegah keributan saat dan sesudah pilkada berlangsung
- Pangdam II Sriwijaya memastikan penambahan personel TNI untuk menjaga keamanan jalannya pilkada di wilayah-wilayah rawan konflik
Palembang, IDN Times - Kurang dari 24 jam waktu gelaran Pilkada Serentak, Bawaslu Sumsel memetakan ada empat wilayah yang berstatus rawan konflik di Sumsel. Keempat daerah adalah, Ogan Komering Ulu, Musi Banyuasin, Lahat dan Musi Rawas Utara (Muratara).
"Fokus kita mencegah agar setelah pemungutan tidak ada keributan yang terjadi," ungkap Kurniawan, Selasa (26/11/2024).
1. Pengamanan wilayah rawan dikoordinasikan ke TNI-Polri
Kurniawan menjelaskan, hasil koordinasi dengan aparat keamanan TNI, Polri diputuskan ada penambahan pasukan pengamanan yang dilakukan di keempat wilayah. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal yang tak diinginkan saat dan sesudah pilkada berlangsung.
"Bakal ada penebalan pengamanan yang baik dari polri dan TNI," jelas dia.
2. Penambahan personel dilakukan agar tidak kecolongan
Senada Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI M Naudi Nurdika membenarkan adanya penambahan personel yang diturunkan mengamankan jalannya pilkada di keempat daerah rawan. Namun dirinya memastikan sejauh ini tidak ada hal yang mengkhawatirkan jelang pelaksanaan pilkada.
"Daerah seperti OKU, Lahat, Muratara, dan sebagainya dilakukan penebalan menambah personel. Ketika ada konflik terjadi kita tidak kecolongan, saya tidak mau prajurit sudah jauh-jauh datang hanya nonton saja. Saya berharap tidak terjadi konflik kehadiran kita di wilayah tersebut," jelas dia.
3. Harap pesta demokrasi berjalan lancar
Menurut Naudi, wilayah cakupan Kodam Sriwijaya berada di lima provinsi Sumsel, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Babel. Dirinya berharap seluruh wilayah dapat menjalankan pesta demokrasi yang jujur dan adil sehingga dapat menghasilkan pemimpin terbaik.
"Peristiwa ini disamping jadi siklus lima tahunan, dan ciri negara demokrasi dalam memilih pemimpin. Oleh karenanya harus berjalan aman dan lancar," jelas dia.
