1.428 Personel Gabungan di Sumsel Bersiaga Sepanjang Nataru

14 Des 2021, 20:23 WIB

IDN Times/Azzis Zulkhairil

Palembang, IDN Times - Direktorat Reserse Lalu Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumatra Selatan dalam waktu dekat akan menyiagakan 1.428 personel mengamankan Natal dan pergantian tahun baru (Nataru). Personel tersebut berasal dari berbagai institusi yang akan ditempatkan di seluruh wilayah kabupaten maupun kota di Bumi Sriwijaya.

"Penjagaan intensif dilakukan satu hari jelang Natal hingga malam puncak tahun baru," ungkap Dirlantas Polda Sumsel, Kombes Pol M Pratama Adhyasastra, Selasa (14/12/2021).

1. Personel fokus di keramaian saat akhir tahun

Default Image IDN

Dari total 1.428 personel itu, sebanyak 1.169 orang di antaranya berasal dari Polisi Resor di 17 kabupaten dan kota. Sedangkan 259 personel berasal dari gabungan TNI, Dinas Perhubungan, BPBD, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta sukarelawan dari Pramuka.

Para personel inilah yang akan menempati posko-posko di perbatasan antar daerah. Mereka diminta mengantisipasi keramaian yang terjadi saat Natal maupun malam tahun baru.

"Kami sudah siap melakukan pengamanan Natal dan tahun baru. Kemudian konsepnya lebih mengutamakan kegiatan preventif, penindakan adalah yang terakhir," beber dia.

2. Penegakan prokes selama penjagaan

Pelanggar prokes dikehidupan new normal mendapat hukuman push up dipinggir jalan (IDN Times/ istimewa)

Personel gabungan yang ditugaskan di lapangan akan bertindak tegas jika ditemukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes). Tim itu akan mengutamakan tindakan kooperatif untuk melakukan pengamanan.

"Tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan tindakan represif bila kondisinya memang mendesak. Target khususnya mengamankan mobilitas masyarakat," beber dia.

3. Tak ada penyekatan wilayah saat Nataru

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Toni Harmanto sebelumnya menjelaskan, pengamanan Nataru tahun ini cukup berbeda seperti saat PPKM berlangsung. Tidak ada penyekatan di pintu perbatasan, hanya petugas yang memastikan prokes masyarakat terus berjalan.

"Tidak ada penyekatan. Perintah dari Presiden dan Kapolri, penekanan protokol kesehatan masyarakat yang lebih diutamakan," ujarnya.