Hujan Bubarkan Demonstasi Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM di Palembang
Demonstrasi mahasiswa di Palembang tolak kenaikan harga BBM (Dok: istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Kota Palembang diguyur hujan deras sejak pukul 12.00 WIB, Senin (9/5/2022), dan memaksa unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Simpang 5 DPRD Palembang bubar.
Dari lokasi unjuk rasa, satu per satu mahasiswa dari kampus negeri di Palembang meninggalkan lokasi. Pembubaran juga terjadi setelah massa ditemui Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Fadli.
"Kita DPRD Sumsel menerima kawan mahasiswa karena pada dasarnya Gedung DPRD Sumsel adalah rumah rakyat. Siapa pun yang datang pasti kami sambut," ungkap Syaiful, Senin (5/9/2022).
Baca Juga: Polisi Pagari Simpang 5 DPRD Palembang dengan Kawat Berduri
1. Tuntutan mahasiswa akan disampaikan ke DPR RI
Demonstrasi mahasiswa di Palembang tolak kenaikan harga BBM (Dok: istimewa)Tuntutan mahasiswa akan dibawa DPRD Sumsel ke Jakarta untuk disampaikan ke DPR RI. Menurutnya, penolakan mahasiswa terhadap kenaikan harga BBM subsidi merupakan amanah yang harus disampaikan ke pusat.
"Tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa hari ini akan kami sampaikan kepada DPR RI," ujar dia.
Baca Juga: Tarif Transportasi Darat Antar Kota di Sumsel Naik Hingga Rp50 Ribu
2. Mahasiswa sebut pemerintah inkonsisten
Mahasiswa membawa peti jenazah secara simbolis (Dok: istimewa)Dalam aksinya hari ini, mahasiswa membawa lima tuntutan ke DPRD Sumsel sebagai sikap menolak kenaikan harga BBM. Mahasiswa menilai, kenaikan BBM subsidi akan berpengaruh pada masyarakat luas dan menimbulkan efek domino terhadap ekonomi rakyat.
Selain itu, mahasiswa juga menilai pemerintah tak konsisten dalam kebijakan subsidi. Kondisi ini berakibat keputusan harga dan kebijakan yang berubah-ubah.
3. Harus ada transparansi kuota BBM subsidi
Antrean kendaran mengisi BBM di SPBU jelang kenaikan harga (IDN Times/Rangga Erfizal)Massa mahasiswa juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi kinerja BPH Migas dalam penyaluran BBM. Pihaknya menduga ada penyelewengan BBM sehingga penyaluran subsidi bahan bakar tidak tepat sasaran.
Terakhir, mahasiswa meminta ada transparansi kuota BBM subsidi kepada masyarakat agar tidak mengalami penyalahgunaan alokasi bahan bakar.
Baca Juga: Sriwijaya FC Vs Semen Padang Sore Ini, Liestiadi: Bukan Lawan Mudah
