Gubernur Sumsel Klaim Surplus Beras, Bulog Impor Beras Thailand
Ilustrasi petani menanam padi. (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Herman Deru, menyayangkan langkah Perum Bulog melakukan impor beras sebanyak 12.000 ton ke Bumi Sriwijaya. Menurutnya, Sumsel sedang surplus beras sehingga tidak perlu lagi menambah stok beras.
"Saya pikir jangan dibenturkan (impor) dengan semangat petani, karena pada dasarnya Sumsel ini surplus beras," ungkap Deru, Selasa (23/5/2023).
Baca Juga: Bulog Sumsel-Babel Terima Pasokan Beras Thailand 12.000 Ton
1. Produksi padi di Sumsel hampir 3 juta ton
Gubernur Sumsel, Herman Deru tahun 2019 (IDN Times/Rangga Erfizal)Sebagai wilayah dengan jargon lumbung pangan, Sumsel menjadi daerah dengan produksi beras terbesar kelima di Indonesia dan nomor satu di Pulau Sumatra. Deru mencatat produksi beras di Sumsel cukup tinggi, dengan kebutuhan beras di Sumsel hanya sekitar 500 ribu ton.
"Sumsel sendiri surplus. Produksi kita sudah hampir 3 juta ton saat ini," ujar dia.
Baca Juga: Pihak Swasta Kelola Pasar 16 Ilir, Janji Bangun Eskalator
2. El Nino diklaim jadi penyebab impor
Ilustrasi beras (vecteezy.com/chormail153750)Deru menilai, dirinya sudah sempat membahas rencana impor tersebut saat dihubungi Kepala Divisi Regional Perum Bulog Sumsel-Babel. Menurutnya, impor yang dilakukan Bulog dapat diterima karena untuk menjaga stok.
"Mungkin Perum Bulog punya pertimbangan lain untuk jaga-jaga jangan sampai stok berkurang. Karena kita gak tahu ke depan karenakondisi El Nino ini, kan takut gagal panen. Semua buat jaga-jaga," jelas dia.
3. Kebijakan impor sebagai keputusan negara
Ilustrasi gudang beras. ANTARA FOTO/Syifa YulinnasBeras impor Thailand sebanyak 12.000 ton melalui pelabuhan Boom Baru Palembang, dilakukan secara bertahap dalam tiga kali pengiriman. Kebijakan itu sudah dipikirkan secara matang oleh pemerintah pusat.
"Kita tidak bisa menolak, karena itu kebijakan negara. Jika ditolak (beras impor) maka kita tidak satu frekuensi dengan negara," tutup dia.
Baca Juga: Raperda Angkutan Batu Bara Mandek, Palembang Kehilangan Rp150 Miliar
