[WANSUS] Wali Kota Palembang Bicara Karhutla, Kabut Asap, dan PJJ

Ratu Dewa:

Alhamdulillah, titik kebakaran lahan mulai berkurang. Kalau selama ini hampir 15 sampai 17 titik per hari rata-rata, sampai laporan per kemarin itu turun, paling hanya 5 sampai 6 area saja.

Ratu Dewa:

Khusus di Palembang sudah cukup berkurang asap tebalnya. Tetapi kondisi kita memang masih ada asap, karena timbul juga dari kabupaten/kota lain yang ada di Sumsel. Jadi, kualitas udara belum sehat sepenuhnya.

Ratu Dewa:

Kita tetap siagakan posko karhutla di kecamatan rawan seperti Kertapati, Gandus, dan Sematang Borang. Saya dapat laporan sampai tadi pagi Senin, (28/9/2026) posko tetap jalan, tapi potensi kebakaran sudah sedikit berkurang.

Ratu Dewa:

Ada di wilayah Sematang Borang masih tinggi. Makanya saya sudah minta BPBD, termasuk Damkar, harus fokus ke sana. Kondisi lahan di sana kering dan keterbatasan pasokan air, penanganannya cukup sulit.

Ratu Dewa:

Penyebab pasti belum disimpulkan secara final. Tapi berdasarkan kondisi di lapangan, petugas menduga ada unsur kesengajaan karena api dinilai tidak mungkin muncul tiba-tiba.

Ratu Dewa:

Karhutla di Palembang terus bertambah sejak awal tahun. Tercatat sekitar 297 titik karhutla di Palembang sepanjang Januari hingga September 2026, dengan total luas lahan terbakar mencapai 253 hektare.

Ratu Dewa:

Tiga kecamatan dengan jumlah titik karhutla tertinggi berlangsung di Sematang Borang, Alang-Alang Lebar dan Ilir Barat Satu. Saya pastikan lahan yang terbakar merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut.

Ratu Dewa:

Jangan sampai kita memaksakan anak-anak masuk sekolah sementara kondisi udara tidak mendukung. Prinsipnya, kesehatan anak harus kita utamakan. Kalau ISPU sangat buruk seperti ini, sudah di angka 433, kategori sangat berbahaya, kesehatan anak-anak harus jadi prioritas.

Ratu Dewa:

Saya harap kepala sekolah dan stakeholder terkait kembali mempertimbangkan untuk dilakukan PJJ secara berlanjut. Aktivitas anak di luar ruangan, termasuk perjalanan berangkat dan pulang sekolah, harus jadi pertimbangan.

Ratu Dewa:

Keputusan PJJ tentu harus melihat beberapa indikator. Bukan hanya kualitas udara, tetapi juga perkembangan ISPU dan kondisi kesehatan masyarakat, khususnya kasus ISPA. Kebijakan harus dinamis dan sudah jelas dalam Perwali No 63 Tahun 2026 tentang pelaksanaan pembelajaran saat kabut asap karhutla, ditentukan oleh kepala satuan pendidikan masing-masing. Satuan pendidikan diberi kewenangan menentukan tatap muka atau PJJ sesuai situasi lingkungan sekolahnya.