Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Polemik Tunjangan Guru di PALI Disdik dan Gubernur Angkat Bicara

Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
3 min read
Polemik Tunjangan Guru di PALI Disdik dan Gubernur Angkat Bicara
Ilustrasi guru. (IDN Times/Mardya Shakti )
  • Dalam proses koordinasi ditemukan potensi persoalan hukum apabila pencairan tetap dilanjutkan

  • Dinas Pendidikan PALI berencana kembali berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan

  • Gubernur Sumsel memastikan hak finansial 23 guru dan tenaga kependidikan di Kecamatan Abab, akan segera dibayarkan

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penukal Abab Lematang Ilir, IDN Times -Dinas Pendidikan PALI angkat bicara terkait polemik tunjangan guru di Sekolah Satu Atap Talang Betung, Desa Perambahan, Kecamatan Abab, Kabupaten PALI. Kepala Dinas Pendidikan PALI, Harun, menegaskan persoalan dialami para tenaga pendidik bukan terkait gaji, melainkan Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi daerah khusus.

“Bukan gaji yang belum mereka terima, tapi Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi daerah khusus,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, Pemkab PALI melalui Dinas Pendidikan sebenarnya telah menyiapkan alokasi anggaran untuk pembayaran TKG bagi guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Satu Atap Talang Betung pada tahun anggaran 2026.

"Namun, proses pencairan tunjangan tersebut terkendala regulasi, terutama terkait penetapan status daerah khusus berdasarkan kondisi geografis," jelas Harun.

  1. 1. Pencairan TKG ditunda karena bertentangan dengan kementrian

    Tangkapan layar unggahan yang memuat keluhan guru di PALI tentang hak tunjangan yang belum dibayarkan hingga sekarang.
    Guru di PALI mengeluhkan hak tunjangan mereka yang belum dibayarkan sampai sekarang. (Dok. IDN Times)

    Harun menambahkan, mekanisme pembayaran TKG dilakukan setiap enam bulan sekali atau dua kali dalam satu tahun anggaran. Pada Juni 2026, Dinas Pendidikan PALI telah berupaya memproses pencairan tunjangan tersebut.

    Sejumlah tahapan administrasi dilakukan melalui koordinasi dengan bagian hukum, asisten, hingga Inspektorat. Bahkan, pemerintah daerah sempat berencana menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar pembayaran tunjangan bagi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah dengan kondisi geografis khusus.

    Namun, dalam proses koordinasi tersebut ditemukan potensi persoalan hukum apabila pencairan tetap dilanjutkan. Mekanisme tersebut berpotensi bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis.

    “Penetapan daerah khusus itu dilakukan oleh kementerian, bukan dari pemerintah daerah. Karena bertentangan dengan aturan tersebut, pencairan TKG pada Juni ditunda hingga sekarang,” ungkapnya.

  2. 2. Disdik PALI sudah bersurat ke kementrian terkait mekanisme TKG

    Keluhan guru di PALI mengenai tunjangan yang belum dibayarkan hingga kini disampaikan dalam unggahan media sosial.
    Guru di PALI mengeluhkan hak tunjangan mereka yang belum dibayarkan sampai sekarang. (Dok. IDN Times)

    Harun memastikan, Dinas Pendidikan PALI telah melakukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk bagian hukum dan Inspektorat, untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Permasalahan itu juga telah dibahas bersama DPRD PALI melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) sekitar Agustus atau September 2026.

    Selain itu, Dinas Pendidikan PALI beberapa kali telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pendidikan untuk meminta petunjuk mengenai mekanisme penyelesaian pembayaran TKG. Kemudian surat balasan dari kementerian telah diterima pada September 2026. Namun, hasilnya masih perlu dikaji lebih lanjut.

    “Surat balasan dari kementerian juga sudah diterima pada bulan September. Hasil surat tersebut untuk kemudian dikaji lebih lanjut serta memberikan apresiasi kepada Pemkab PALI atas inisiasinya memberikan bantuan TKG,” ucap Harun.

    Dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan PALI berencana kembali berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

    Harun berharap, kementerian terkait dapat menerbitkan keputusan yang menetapkan Sekolah Satu Atap Talang Betung sebagai satuan pendidikan khusus berdasarkan kondisi geografis. Dengan demikian, pembayaran TKG bagi para guru dan tenaga kependidikan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Kami berharap dan mohon doa kita semua, agar Kementerian Pendidikan bersama kementerian terkait bisa mengeluarkan surat keputusan terhadap Sekolah Satu Atap Talang Betung menjadi satuan pendidikan khusus secara geografis. Sehingga pemberian TKG tidak menyalahi aturan yang berlaku,” terangnya.

  3. 3. Gubernur Sumsel pastikan hak guru akan dibayar

    Gubernur Sumsel Herman Deru (Dok: Humas Pemprov Sumsel)
    Gubernur Sumsel Herman Deru (Dok: Humas Pemprov Sumsel)

    Gubernur Sumsel Herman Deru memastikan hak finansial 23 guru dan tenaga kependidikan di Kecamatan Abab, Kabupaten PALI, yang sempat viral di media sosial akan segera dibayarkan.

    Deru menegaskan, hak finansial yang belum diterima para pendidik tersebut merupakan insentif Tunjangan Khusus Guru (TKG), bukan gaji pokok sebagaimana informasi yang sempat beredar. Kepastian itu disampaikan setelah dirinya melakukan pengecekan terkait persoalan yang dialami para guru.

    “Itu sebenernya bukan gaji, insentif. Tengah malam dicek. Jadi untuk lebih tegas dan tidak misinformasi silakan dicek ke Pemkab PALI. Tetapi itu bukan gaji tetapi insentif dan akan dibayarkan oleh mereka,” ujar Deru

Related Articles

See More