Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Gubernur Sumsel Herman Deru (IDN Times/Rangga Erfizal)

Palembang, IDN Times - Gubernur Sumsel Herman Deru menjadi sorotan publik setelah mengunggah sejumlah postingan bernada nyinyir melalui Instagram Story pribadinya. Unggahan tersebut berisi kutipan dari beberapa akun media sosial bernada nyinyir dan menyindir.

Pada unggahan pertama, Deru membagikan postingan akun Instagram @Comthify yang bertuliskan, "Omongannya tinggi banget, gw dengarnya aja sampe jinjit."

Sementara pada unggahan kedua, ia membagikan postingan akun @gwpikirin dengan tulisan, "inget ya besss.. Jangan makan tempe sama ramen. Jadinya Temperamen."

Dua unggahan tersebut diduga berkaitan dengan polemik ketidakhadiran Herman Deru dalam agenda kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (6/11/2026). Saat itu, Deru tidak menghadiri kegiatan tersebut karena memiliki agenda lain yang berlangsung pada waktu yang bersamaan.

1. Klaim ada admin yang urus media sosial

Unggahan di akun Instagram Herman Deru yang sempat membuat heboh publik (Dok: Herman Deru)

Saat ditemui di Griya Agung Palembang, Herman Deru mengaku tidak mengetahui unggahan di akun Instagram pribadinya yang tengah menjadi sorotan publik. Bahkan, ia sempat mempertanyakan unggahan yang dimaksud saat dikonfirmasi oleh IDN Times.

"Yang apa itu, soal apa tuh?," ungkap Deru kepada IDN Times, Selasa (10/11/2026).

Deru kemudian menyebut bahwa akun media sosial pribadinya dikelola oleh seorang admin. Ia pun menduga postingan yang ramai diperbincangkan tersebut diunggah oleh admin yang mengelola akunnya.

"Kan ada adminnya, tanya adminnya," ungkap Deru sambil tertawa.

2. Akui tak aktif gunakan sosial media

Gubernur Sumsel Herman Deru dalam pertemuan bersama Wali Kota Lubuk Linggau Rachmat Hidayat (IDN Times/Rangga Erfizal)

Herman Deru kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui dua unggahan yang menjadi perbincangan tersebut. Ia mengaku tidak aktif menggunakan media sosial, termasuk membuat atau mengunggah postingan sendiri.

"Aku dak pacak igo mengetik (Saya gak pandai mengetiknya)," jelas Deru.

3. Pemprov Sumsel klarifikasi ketidakhadiran gubernur

Gubernur Sumsel Herman Deru dalam pertemuan bersama Wali Kota Lubuk Linggau Rachmat Hidayat (IDN Times/Rangga Erfizal)

Sebelumnya, Pemprov Sumsel telah membantah anggapan bahwa Herman Deru sengaja tidak menghadiri pertemuan dengan Komisi VII DPR RI. Pemprov menjelaskan, pemberitahuan awal mengenai agenda kunjungan kerja tersebut baru diterima pada 20 Oktober 2026 dengan jadwal pelaksanaan pada 9 November 2026.

Namun, jadwal tersebut kemudian berubah setelah Sekretariat DPR RI mengirimkan konfirmasi ulang. Kunjungan yang semula direncanakan pada 9 November dimajukan menjadi 6 November 2026. Perubahan jadwal tersebut membuat agenda Komisi VII DPR RI berbenturan dengan kegiatan kunjungan kerja Herman Deru yang telah dijadwalkan sebelumnya.

"Agenda kunjungan tersebut merupakan komitmen kerakyatan yang telah dijadwalkan jauh hari sebelum perubahan tanggal kunjungan dari Komisi VII DPR RI diterima oleh pihak protokol," ungkap Karo Humas dan Protokol Pemprov Sumsel, Tony Kurniawan.

Tony menjelaskan, meski Herman Deru tidak dapat hadir, pertemuan dengan rombongan Komisi VII DPR RI bersama kementerian mitra tetap berlangsung. Rombongan tersebut diterima oleh jajaran Pemprov Sumsel yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Chandra. Dalam pertemuan itu, Edward didampingi sejumlah kepala perangkat daerah terkait untuk membahas berbagai agenda strategis pembangunan di Sumsel.

"Pemprov Sumsel senantiasa menjunjung tinggi sinergi dan kerja sama yang baik dengan lembaga legislatif tingkat pusat maupun daerah," bebernya.

Tony menambahkan, Pemprov Sumsel akan memperkuat koordinasi dan komunikasi administratif agar perubahan jadwal maupun agenda pemerintahan dapat diantisipasi dengan lebih baik.

"Gubernur menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut," ujarnya.

4. Komisi VII DPR RI kecewa Herman Deru tak hadir

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono saat melakukan peninjauan langsung operasional LRT Sumsel pada 5 November 2026 (Dok. Komisi VII DPR RI untuk IDN Times)

Suasana pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Pemprov Sumsel sempat diwarnai kekecewaan setelah Gubernur Sumsel Herman Deru tidak muncul dalam agenda kunjungan kerja di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (6/11/2026).

Padahal, rombongan anggota dewan bersama perwakilan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi VII sudah berada di lokasi untuk mengikuti pertemuan. Ketidakhadiran gubernur kemudian memunculkan pertanyaan dari sejumlah anggota dewan. Meski agenda tersebut sempat direncanakan tetap berjalan, rapat akhirnya ditunda setelah muncul keberatan terkait absennya kepala daerah.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyayangkan ketidakhadiran Herman Deru. Ia menilai kunjungan kerja tersebut memiliki arti penting karena membahas sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan perekonomian dan kepentingan masyarakat.

Bambang menyebut bahwa pihaknya sudah menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana kunjungan tersebut kepada Pemprov Sumsel sejak sekitar satu bulan sebelumnya.

"Komisi VII itu komisi yang sangat strategis. Karena di dalamnya semua ekonomi kerakyatan ada di sini, termasuk industri. Mulai dari UMKM, industri, hingga pariwisata. Semuanya langsung berhubungan dengan rakyat dan masyarakat," kata Bambang.

5. Soroti rendahnya KUR

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono, saat mengunjungi Pelabuhan Makassar, Kamis (8/10/2026). (IDN Times/Aan Pranata)

Bambang menjelaskan, kunjungan kerja tersebut tidak hanya diikuti oleh anggota Komisi VII DPR RI, tetapi juga melibatkan sejumlah mitra kementerian dan lembaga. Rombongan turut membawa pejabat tinggi setingkat eselon I, mulai dari direktur jenderal hingga deputi.

Menurutnya, kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan pentingnya agenda pembahasan bersama pemerintah daerah. Ia berharap Pemprov Sumsel dapat memberikan sambutan sebagai bentuk penghargaan terhadap kunjungan tersebut.

"Kami bukan gila hormat, tetapi tolong kita saling menghargai. Kalau memang ada acara lain, silakan. Paling tidak hadir sebentar, 10 menit untuk menyambut. Kami datang membawa mitra dengan tujuan mendorong ekonomi yang ada di daerah," tegasnya.

Di luar persoalan ketidakhadiran gubernur, Bambang turut mengangkat masalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumsel. Ia menilai realisasi program pembiayaan tersebut masih perlu ditingkatkan karena porsinya disebut hanya sekitar 2,5 persen dari total penyaluran KUR secara nasional.

Padahal, KUR menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terlebih, pemerintah telah memberikan sejumlah kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengakses pembiayaan tersebut. Bambang mencontohkan kebijakan penurunan bunga KUR dari 12 persen menjadi 6 persen. Selain itu, tersedia pula fasilitas pinjaman hingga Rp100 juta tanpa menggunakan agunan.

"Ini harusnya dimanfaatkan secara maksimal. Jangan sampai program yang sudah diberikan pemerintah pusat untuk kepentingan rakyat kecil justru tidak terserap dengan baik," katanya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Bambang adalah belum tersedianya kawasan industri di Sumsel. Menurutnya, pembangunan kawasan industri dapat menjadi salah satu faktor pendorong masuknya investasi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Ia berharap rencana pengembangan kawasan industri dan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat bisa dibahas bersama dalam agenda kunjungan kerja tersebut.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumsel, Edward Candra, menjelaskan alasan ketidakhadiran Herman Deru dalam pertemuan bersama Komisi VII DPR RI. Saat itu, gubernur disebut sedang menjalankan agenda Safari Jumat.

"Gubernur tidak hadir sedang safari Jumat," katanya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article