Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Rekam Jejak Firli Bahuri, Jenderal Kelahiran OKU Eks Kapolda Sumsel dan Ketua KPK

Kota Palembang
4 min read
Rekam Jejak Firli Bahuri, Jenderal Kelahiran OKU Eks Kapolda Sumsel dan Ketua KPK
Eks Ketua KPK Firli Bahuri tiba di Bareskrim Polri (IDN Times/Irfan Fathurohman)
  • Firli Bahuri, kelahiran Sumatera Selatan, meniti karier kepolisian hingga menjadi Kapolda Sumsel dan Ketua KPK periode 2019–2023.

  • Kepemimpinan Firli di KPK diwarnai pelanggaran etik penggunaan helikopter pribadi serta kritik terkait Tes Wawasan Kebangsaan yang berujung pemberhentian sejumlah pegawai.

  • Polda Metro Jaya menetapkan Firli tersangka dugaan pemerasan terkait Syahrul Yasin Limpo pada 2023; setelah mundur dari KPK, penyidikan hingga November 2026 belum tuntas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Palembang, IDN Times - Nama Firli Bahuri pernah menjadi salah satu figur penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Pria kelahiran Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan (Sumsel) tersebut memiliki perjalanan karier panjang di institusi kepolisian sebelum dipercaya memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019–2023.

Namun, perjalanan karier Firli berakhir dengan kontroversi setelah dirinya terseret dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL). Bahkan, ketika masih menjabat sebagai Ketua KPK, Firli ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

Kasus tersebut membuat Firli harus melepaskan jabatannya sebagai pimpinan lembaga antirasuah. Hingga November 2026, perkara dugaan pemerasan itu masih menjadi persoalan hukum yang belum tuntas. Berikut IDN Times merangkum sepak terjang perjalanan Firli Bahuri.

  1. 1. Profil dan perjalanan karier Firli Bahuri

    Firli Bahuri lahir di Desa Lontar, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan (Sumsel), pada 8 November 1963. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di SD Lontar Muara Jaya, kemudian melanjutkan ke SMP Bhakti Pengandonan dan SMA Negeri 3 Palembang.

    Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Firli meniti karier di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990. Pendidikan berikutnya ditempuh di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1997, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim) pada 2004, serta Lemhannas pada 2017.

    Kariernya di kepolisian terus berkembang dengan menempati sejumlah jabatan strategis. Firli pernah menjadi Wakapolda Banten, Wakapolda Jawa Tengah, Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Kapolda Sumsel.

    Sebelum menjadi Kapolda Sumsel, Firli juga pernah mendapat penugasan sebagai ajudan Wakil Presiden Boediono. Pengalaman lainnya adalah menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan KPK pada 2018. Namanya semakin dikenal publik ketika DPR memilihnya sebagai Ketua KPK periode 2019–2023. Ia resmi dilantik pada 21 November 2019 untuk menggantikan Agus Rahardjo.

  2. 2. Perjalanan Firli memimpin KPK diwarnai kontroversi

    Potret Firli Bahuri yang diabadikan oleh fotografer ANTARA, M Risyal Hidayat, untuk dokumentasi berita.
    Firli Bahuri (ANTARA/M Risyal Hidayat)

    Sejak awal pencalonannya sebagai pimpinan KPK, Firli sudah menghadapi sorotan dari kelompok masyarakat sipil antikorupsi. Rekam jejaknya ketika masih bertugas di KPK menjadi salah satu hal yang dipersoalkan.

    Kontroversi berlanjut ketika Firli memimpin lembaga tersebut. Salah satu yang sempat menjadi perhatian publik adalah penggunaan helikopter untuk perjalanan pribadi dari Jakarta menuju Palembang dan wilayah Sumsel lainnya pada 2020.

    Dewan Pengawas KPK kemudian menyatakan Firli melakukan pelanggaran kode etik terkait penggunaan helikopter tersebut. Selain itu, kepemimpinannya juga mendapat kritik dalam polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemberhentian sejumlah pegawai KPK pada 2021.

    Berbagai persoalan tersebut membuat kepemimpinan Firli tidak lepas dari perdebatan mengenai independensi dan integritas lembaga antikorupsi.

  3. 3. Firli ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan SYL

    Persoalan hukum yang paling besar dihadapi Firli muncul ketika namanya dikaitkan dengan perkara korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka pada 22 November 2023. Ia diduga melakukan pemerasan, menerima gratifikasi, hadiah, maupun janji yang berkaitan dengan penanganan perkara korupsi di Kementan pada periode 2020–2023.

    Perkara tersebut berkaitan dengan Syahrul Yasin Limpo yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Pertanian. Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah pertemuan Firli dengan SYL di sebuah lapangan bulu tangkis di kawasan Jakarta. Foto pertemuan keduanya kemudian beredar ke publik dan memunculkan dugaan adanya komunikasi antara pimpinan KPK dan pihak yang berkaitan dengan perkara korupsi.

    Dalam penyelidikan, polisi memeriksa sejumlah saksi, termasuk SYL dan beberapa pejabat maupun mantan pejabat KPK.

    Firli dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman dalam pasal-pasal tersebut bervariasi, termasuk pidana penjara seumur hidup untuk ketentuan tertentu.

  4. 4. Mundur dari Ketua KPK, tetapi kasus belum selesai

    Firli Bahuri (ANTARA/Asprilla Dwi Adha)
    Firli Bahuri (ANTARA/Asprilla Dwi Adha)

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Firli menghadapi tekanan publik dan persoalan internal di lembaga yang sebelumnya dipimpinnya. Presiden Joko Widodo kemudian memberhentikan Firli dari jabatan Ketua KPK setelah pengunduran dirinya diterima pada Desember 2023.

    Meski tidak lagi menjabat, proses hukum terhadap Firli terus berjalan. Namun, penyidikan perkara dugaan pemerasan tersebut mengalami hambatan karena berkas perkara beberapa kali dikembalikan oleh jaksa untuk dilengkapi. Pada 24 April 2026, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengungkapkan telah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara Firli kepada Polda Metro Jaya sejak 7 Agustus 2025.

    Pengembalian dilakukan karena penyidik tidak memenuhi petunjuk jaksa dalam batas waktu yang ditentukan. Jika perkara ingin dilanjutkan, penyidik harus kembali mengirimkan SPDP baru. Perkembangan terbaru terjadi pada November 2026. Penyidik Polda Metro Jaya mendatangi Firli di sebuah gelanggang olahraga bulu tangkis setelah dirinya dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka.

    Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kedatangan penyidik tersebut bukan untuk menangkap Firli. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Firli menyampaikan kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan berikutnya. Dengan perkembangan tersebut, perkara yang telah menjerat Firli sejak 2023 masih menyisakan proses hukum yang harus dituntaskan oleh penyidik.

Related Articles

See More