OKI Ubah Pola Penanganan Karhutla, Hotspot Jadi Dasar Pengerahan Tim

30 Sep 2026, 17:28 WIBKota Palembang2 min read

Rangga Erfizal

News

Channel

Add Us on Google

OKI Ubah Pola Penanganan Karhutla, Hotspot Jadi Dasar Pengerahan Tim

Pemadaman Karhutla di kawasan Gambut di Desa Kota Bumi, Kecamatan Tanjung Lubuk, Ogan Komering Ilir (OKI) ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Intinya Sih

5W1H

Pemkab OKI memetakan karhutla dengan mengaitkan hotspot, kawasan HGU, dan izin konsesi perusahaan untuk menentukan prioritas, personel, peralatan, serta langkah penanganan.
Data pemetaan menjadi dasar koordinasi pengerahan TNI/Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, dan Masyarakat Peduli Api, termasuk evaluasi kebutuhan penanganan berikutnya.
Bantuan anggaran Rp20 miliar dari pemerintah pusat akan digunakan untuk pencegahan, pemadaman, pemantauan udara, sumur bor, satgas, relawan, penegakan hukum, dan fasilitas kesehatan secara transparan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pemerintah Kabupaten OKI mengubah pola penanganan karhutla dengan menjadikan data titik panas sebagai dasar pemetaan prioritas, pengerahan personel, peralatan, dan tindakan lanjutan.
Who?
BPBD OKI, Bupati OKI Muchendi, TNI/Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, Masyarakat Peduli Api, relawan, serta perusahaan pemegang HGU dan izin konsesi terlibat dalam koordinasi penanganan.
Where?
Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, khususnya wilayah rawan karhutla yang dikaitkan dengan kawasan HGU dan izin konsesi perusahaan.
When?
Pernyataan mengenai pola penanganan dan pemetaan disampaikan Kepala Pelaksana BPBD OKI Pratama Suryadi pada Rabu, 30 September 2026.
Why?
Langkah ini dilakukan agar data hotspot tidak hanya menjadi laporan, melainkan digunakan untuk menentukan prioritas penanganan, pihak yang dikerahkan, tindakan di lapangan, dan kebutuhan berikutnya.
How?
Setiap lokasi karhutla dipetakan berdasarkan prioritas, personel, peralatan, tindakan, hasil, dan kebutuhan lanjutan. Dana Rp20 miliar digunakan sesuai kebutuhan, regulasi, serta prinsip transparansi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Ogan Komering Ilir, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, mulai memperketat pemetaan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menghubungkan data titik panas (hotspot) dengan kawasan Hak Guna Usaha (HGU) dan izin konsesi perusahaan.

Kepala Pelaksana BPBD OKI Pratama Suryadi mengatakan, setiap lokasi karhutla tidak hanya dicatat berdasarkan titik kejadian. Data tersebut akan dilengkapi dengan tingkat prioritas, jumlah personel dan peralatan yang dikerahkan, tindakan yang telah dilakukan, hingga kebutuhan penanganan selanjutnya.

"Sesuai arahan Bapak Bupati, setiap akan dipetakan, bukan hanya lokasinya, tetapi tingkat prioritas, personel, peralatan, tindakan yang sudah dilakukan, hasilnya, serta kebutuhan berikutnya," ungkap Pratama Suryadi, Rabu (30/9/2026).

1. Berharap data tak hanya jadi laporan

Pemadaman Karhutla di kawasan Gambut di Desa Kota Bumi, Kecamatan Tanjung Lubuk, Ogan Komering Ilir (OKI) ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Menurutnya, pemetaan juga dilakukan dengan melihat keterkaitan lokasi hotspot dengan kawasan HGU maupun izin konsesi perusahaan. Data tersebut kemudian menjadi bagian dari koordinasi penanganan yang melibatkan TNI/Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA).

"Dengan pola ini, data tidak berhenti sebagai laporan. Data menjadi dasar untuk menentukan siapa yang dikerahkan dan tindakan apa yang dilakukan. Hasilnya kemudian menjadi bahan untuk menentukan langkah berikutnya," jelasnya.

2. Dana Rp20 Miliar jadi penguat

Pemadaman Karhutla di kawasan Gambut di Desa Kota Bumi, Kecamatan Tanjung Lubuk, Ogan Komering Ilir (OKI) ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Senada, Bupati OKI Muchendi mengatakan bantuan anggaran dari pemerintah pusat akan dimaksimalkan untuk mendukung penanganan karhutla. Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta tetap mengacu pada aturan dan prinsip transparansi kepada publik.

"Bantuan ini harus segera kita manfaatkan untuk memperkuat penanganan karhutla. Kita percepat, tetapi tetap sesuai regulasi, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

3. Bantuan dana akan dilaporkan secara transparan

Proses penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Sumatra Selatan dalam upaya pemadaman (Dok: Manggala Agni)

Muchendi menjelaskan, dana tersebut diarahkan untuk sejumlah kebutuhan, mulai dari pencegahan dan kesiapsiagaan, pengadaan peralatan pemadaman, pemantauan kualitas udara, pembangunan sumur bor, operasional satuan tugas, hingga insentif bagi relawan.

Sebagian anggaran juga disiapkan untuk mendukung penegakan hukum serta kesiapan fasilitas kesehatan dalam mengantisipasi dampak kabut asap terhadap masyarakat.

"Transparansi harus terlihat dari penggunaan hingga hasilnya. Kita harus bisa mengetahui anggaran digunakan untuk apa, di mana, siapa yang bekerja, dan apa hasilnya," jelasnya.