KPK Buka Peluang Periksa Plt Bupati Muara Enim dalam Kasus OTT Edison
- KPK membuka peluang memeriksa berbagai pihak terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Edison, termasuk pejabat di lingkungan Pemkab Muara Enim.
- Penyidik KPK masih mengembangkan perkara dan mendalami dugaan keterlibatan pihak dari BPK untuk memperkuat pengungkapan fakta-fakta dalam penyidikan.
- Sumarni resmi menjabat sebagai Plt Bupati Muara Enim setelah Edison terjaring OTT, menegaskan pemerintahan tetap berjalan normal sambil menghormati proses hukum yang berlangsung.
Palembang, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa pihak-pihak yang dianggap mengetahui perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Edison. KPK menegaskan setiap orang yang keterangannya dibutuhkan dalam proses penyidikan berpeluang diperiksa, termasuk pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
"Pemanggilan para saksi akan dilakukan sesuai kebutuhan dalam proses penyidikan," ungkap Jubir KPK Budi Prasetyo kepada IDN Times, Kamis (18/6/2026).
1. Tak menutup kemungkinan Sumarni diperiksa
Saat ditanya mengenai kemungkinan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Muara Enim yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, Sumarni, Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan saksi sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidik dalam mengungkap perkara.
"Para pihak yang keterangannya dibutuhkan untuk membantu proses penyidikan tentu akan dipertimbangkan untuk dipanggil dan diperiksa," jelasnya.
2. Saksi punya peran penting ungkap perkara
Penyidik KPK hingga kini masih terus mengembangkan perkara dugaan korupsi yang menjerat Edison. Salah satu temuan terbaru dalam proses penyidikan ialah adanya dugaan keterkaitan pihak dari BPK yang kini turut didalami penyidik.
Menurut Budi, setiap keterangan saksi memiliki peran penting dalam membantu penyidik mengungkap fakta-fakta perkara yang sedang ditangani.
"Pada hakikatnya, setiap keterangan saksi untuk membantu penyidik dalam pengungkapan suatu perkara," jelasnya.
3. Pemprov tunjuk Sumarni sebagai Plt Bupati Muara Enim
Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Muara Enim Sumarni resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim setelah Bupati Muara Enim Edison terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Usai menerima surat penunjukan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), Sumarni menegaskan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim akan tetap berjalan seperti biasa.
"Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan," jelas Sumarni, Rabu (10/6/2026).
Dirinya berharap masyarakat Muara Enim dapat tetap tenang menjaga kondusifitas daerah meski terdapat kasus hukum yang menjerat kepala daerahnya. Ia menegaskan persoalan hukum yang menjerat kepala daerah merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak boleh mengganggu kinerja pemerintahan.
"Kami mengajak semua pihak tetap tenang dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Bersama seluruh OPD, kami tidak akan terkotak-kotak. Pemerintahan harus tetap berjalan karena persoalan yang terjadi merupakan persoalan personal," jelasnya.
