Evaluasi WFH Dinilai Masih Layak, Efisiensi Perjalanan Dinas 50 Persen

13 Jun 2026, 17:23 WIB

Rangga Erfizal

News

Channel

Add as Preferred source

Evaluasi WFH Dinilai Masih Layak, Efisiensi Perjalanan Dinas 50 Persen

ilustrasi WFH (freepik.com/freepik)

Intinya Sih

Gubernur Sumsel Herman Deru memastikan kebijakan WFH satu hari per minggu bagi ASN tetap dilanjutkan karena dinilai efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
Penerapan WFH terbukti menekan biaya perjalanan dinas lebih dari 50 persen, menjadi bukti nyata efisiensi anggaran di lingkungan Pemprov Sumsel.
Pemprov Sumsel akan terus mengevaluasi pelaksanaan WFH sambil menunggu arahan dan sinkronisasi kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kemendagri.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru memastikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumsel tetap dilanjutkan. Skema bekerja dari rumah yang diterapkan satu hari dalam sepekan itu dinilai efektif mendukung program efisiensi anggaran tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

"WFH yang dimaksud itu kan, ya ada hasilnya di hari Jumat. Jadi kita monitor untuk diteruskan karena masih layak," jelas Deru, Sabtu (13/6/2026).

1. Biaya perjalanan dinas menurun hingga 50 persen

ilustrasi rupiah (unsplash.com/Mufid Majnun)

Deru menjelaskan, salah satu indikator keberhasilan kebijakan efisiensi terlihat dari menurunnya belanja perjalanan dinas. Menurutnya, penghematan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung program efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat.

"Soal efisiensi dari WFH ini mampu menekan biaya perjalanan dinas di atas 50 persen," jelasnya.

2. Tunggu kebijakan pusat tentang kelanjutan WFH

ilustrasi WFH (pexels.com/Vlada Karpovich)

Menurut Deru, upaya yang dilakukan Pemprov Sumsel tidak berhenti pada penghematan anggaran semata. Pihaknya akan terus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sekaligus memastikan sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tetap berjalan.

"Kita saat ini masih menunggu kebijakan nasional juga. Yang jelas, WFH memang terbukti efisien," jelasnya.

3. Tunggu arahan lanjutan dari Kemendagri

Gubernur Sumsel Herman Deru (IDN Times/Rangga Erfizal)

Meski demikian, Deru menegaskan Pemprov Sumsel akan tetap menunggu hasil evaluasi pemerintah pusat terhadap penerapan WFH.

Menurutnya, setiap kebijakan yang diterapkan daerah harus sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tujuan efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja ASN dapat tercapai secara optimal.