Cegah Karhutla, Wamen LH Dorong Perusahaan Bangun Infrastruktur Air

Diaz mengatakan keterlibatan perusahaan, terutama yang memiliki wilayah konsesi di daerah rawan karhutla, diperlukan untuk membantu mengatasi kebakaran yang berulang setiap tahun. Ia menegaskan penanganan karhutla perlu dilakukan bersama-sama, bukan dengan saling menyalahkan.

“Kami datang ke sini bukan untuk saling menyalahkan, melainkan mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama,” ujarnya.

Menurut Diaz, penanganan karhutla juga harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Pada lahan gambut, api dapat menjalar di bawah permukaan sehingga pemadaman tidak cukup hanya mengandalkan operasi modifikasi cuaca maupun penyiraman air dari udara.

“Untuk menangani kebakaran di lahan gambut, operasi modifikasi cuaca dan penyiraman air dari udara tidak dapat menjadi satu-satunya andalan. Api di lahan gambut harus dipadamkan, dan kondisi gambut harus terus dijaga agar tetap basah,” katanya.

Dia menjelaskan, salah satu upaya menjaga kebasahan gambut adalah membangun sekat kanal untuk menahan air. Pemerintah dan perusahaan juga perlu mengidentifikasi sungai terdekat sebagai sumber air, sekaligus menyediakan titik pengambilan air dan pompa untuk mengalirkannya ke lahan gambut.

“Saya meminta dukungan perusahaan-perusahaan untuk membangun infrastruktur guna mengatasi atau memitigasi kebakaran lahan agar kejadian seperti ini tidak terulang. Kami membutuhkan kontribusi perusahaan dalam upaya tersebut,” ujarnya.

Diaz mengakui pembangunan infrastruktur pengelolaan air masih menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat. Kekhawatiran yang muncul antara lain bahwa sekat kanal dapat menghambat pengangkutan hasil produksi dan membuat lahan menjadi terlalu basah.

“Ketika perusahaan telah berkomitmen untuk membantu, masih terdapat penolakan dari sebagian masyarakat. Mereka khawatir sekat kanal menghambat pengangkutan hasil produksi dan menyebabkan lahan menjadi terlalu basah,” katanya.

Karena itu, pemerintah daerah hingga pemerintah desa bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten/kota diminta aktif berkomunikasi dengan masyarakat. Pemahaman mengenai pentingnya infrastruktur pengelolaan air untuk mencegah karhutla juga perlu diperkuat.

“Kepala desa dan DLH kabupaten/kota diharapkan berperan ketika perusahaan telah berkomitmen untuk membantu. Dengan demikian, kita dapat menjaga kelestarian ekosistem gambut,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menyatakan kesiapan APHI untuk mendukung penguatan infrastruktur pencegahan karhutla. Menurutnya, penanganan perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak. Ia mengatakan sejumlah perusahaan telah melakukan pembasahan lahan gambut, salah satunya menggunakan pompa sentrifugal untuk menaikkan air ke lahan.

“Di Sungai Mesuji, kami menggunakan sembilan pompa sentrifugal untuk menaikkan air ke lahan gambut. Upaya itu sudah kami lakukan,” katanya.

Soewarso menjelaskan bahwa muka air di lahan gambut cenderung turun saat musim kemarau sehingga membutuhkan tambahan pasokan air. Menurut dia, pelaksanaannya membutuhkan kerja sama, keterpaduan langkah, dan kejelasan pihak yang memimpin koordinasi.

“Pada musim kemarau, muka air di lahan gambut turun sehingga pasokan airnya perlu ditambah. Karena itu, diperlukan keterpaduan, kerja sama, dan kejelasan pihak yang memimpin upaya ini,” ujar Soewarso.

Ia menilai pembasahan lahan merupakan langkah yang efektif untuk mencegah kebakaran di kawasan gambut.

“Kami menyambut baik upaya tersebut dan telah melaksanakannya. Pembasahan lahan gambut memang efektif. Saya setuju bahwa langkah tersebut tepat untuk menjaga gambut tetap basah,” kata Soewarso.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatra Selatan, Alex Sugiarto, mengatakan GAPKI dan APHI selama ini terus bekerja sama dalam mengantisipasi dan menangani karhutla di wilayah tersebut.

Menurut Alex, perusahaan perkebunan telah membangun sekat kanal, khususnya di lahan gambut dan rawa. GAPKI juga siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam penyusunan rancangan induk pengelolaan air sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Infrastruktur sekat kanal telah kami terapkan di perusahaan perkebunan, khususnya di lahan gambut dan rawa. Kami juga siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam penyusunan rancangan induknya, sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Alex.

Namun, Alex mengatakan terdapat sejumlah kendala, salah satunya adalah penurunan debit air sungai. Kondisi tersebut menyulitkan pengaliran air ke kanal dan parit yang telah disiapkan untuk menjaga kelembapan lahan.

Akses keluar-masuk air juga terkadang terkendala oleh keberadaan lebak-lebung yang dikelola pemenang lelang untuk penangkapan ikan, tambak, dan kegiatan lainnya. Karena itu, pembangunan kanal baru, apabila diperlukan, membutuhkan koordinasi dengan pemerintah desa.

“Kerja sama dengan pemerintah desa juga diperlukan apabila perlu dibangun kanal baru. Sebab, akses keluar-masuk air terkadang terkendala oleh keberadaan lebak lebung yang dikelola pemenang lelang untuk penangkapan ikan, tambak, dan kegiatan lainnya,” kata Alex.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisariat Daerah APHI Sumatra Selatan, Iwan Setiawan, yang mendampingi Ketua Umum APHI, Soewarso, serta perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Penguatan infrastruktur pengelolaan air membutuhkan ketersediaan sumber air, koordinasi antarpihak, serta komunikasi dengan masyarakat. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung pembasahan lahan gambut dan mengurangi risiko karhutla sekaligus menjaga kelestarian ekosistem gambut di Sumatra Selatan.