Besaran UMK Palembang 2027 Dalam Bahasan, Tunggu Arahan Pusat

11 Nov 2026, 18:34 WIBKota Palembang2 min read

Feny Maulia Agustin

News

Channel

Add Us on Google

Ilustrasi uang gaji. (unsplash.com/Mufid Majnun)

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemkot Palembang mulai menyiapkan penetapan UMK 2027, tetapi besaran nominalnya masih menunggu arahan pemerintah pusat.
Dewan Pengupahan Palembang telah terbentuk pada 9 November 2026 dan mengikuti koordinasi perhitungan UMK bersama dewan se-Sumatra Selatan.
Pertemuan stakeholder akan digelar setelah arahan Disnaker Sumsel diterima; KBLI lima digit diusulkan dicantumkan untuk memperjelas sektor upah minimum sektoral.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pemerintah Kota Palembang membahas persiapan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2027, sementara besaran nilainya masih menunggu arahan pemerintah pusat.
Who?
Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Dewan Pengupahan, Disnaker Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah pusat, serta Kepala Bidang Hubungan Industrial Farid Wajidi terlibat dalam proses persiapan.
Where?
Persiapan dilakukan di Palembang dan dalam rapat koordinasi yang melibatkan dewan pengupahan se-Sumatera Selatan; rakor Disnaker provinsi se-Indonesia berlangsung di Kemendagri.
When?
Pembahasan disampaikan Farid Wajidi pada Rabu, 11 November 2026. Dewan Pengupahan disebut telah terbentuk pada 9 November 2026.
Why?
Proses dilakukan untuk menyiapkan rekomendasi pemerintah daerah mengenai UMK 2027 serta memastikan penetapan upah minimum mengikuti aturan perlindungan ketenagakerjaan.
How?
Besaran UMK akan diusulkan Dewan Pengupahan melalui rangkaian rapat koordinasi dan perhitungan. Pertemuan dengan unsur Dewan Pengupahan Palembang menunggu arahan Disnaker Provinsi Sumatera Selatan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah Kota Palembang mulai membahas upah minimum kota untuk tahun 2027. Pak Farid dari Dinas Tenaga Kerja bilang angka upahnya belum ada karena masih menunggu arahan pemerintah pusat. Dewan pengupahan sudah dibentuk dan ikut rapat. Nanti mereka akan bertemu lagi setelah ada arahan dari Sumsel.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Persiapan UMK Palembang 2027 menunjukkan proses yang semakin terstruktur, dengan dewan pengupahan telah terbentuk dan dokumen rekomendasi disiapkan sebelum pembahasan lanjutan. Koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat memberi ruang bagi penetapan yang mengikuti aturan perlindungan ketenagakerjaan, sementara rencana pencantuman KBLI lima digit berpotensi memperjelas cakupan upah sektoral dan mengurangi multitafsir.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota Palembang mulai membahas persiapan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2027. Namun, untuk angka pasti penetapan nilai tersebut, hingga kini masih menunggu arahan pemerintah pusat.

"Kita mengikuti rapat koordinasi dahulu untuk penetapan (UMK). Besaran diusulkan oleh Dewan Pengupahan. Dewan pengupahan telah terbentuk 9 November kemarin melalui zoom meeting," ujar Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, DFarid Wajidi, Rabu (11/11/2026).

Dalam rapat koordinasi, seluruh dewan pengupahan se-Sumsel mengikuti rangkaian perhitungan besaran UMK. Farid menjelaskan, dalam rapat itu dibahas aturan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ketenagakerjaan, proses penetapan UMP dan UMK.

"Penetapan diawali dengan Rakor Disnaker Provinsi se-Indonesia hari ini di Kemendagri dan sebelumnya tiap kabupaten/kota menyiapkan dokumen dalam proses rekomendasi Pemda soal UMK tahun 2027," jelasnya.

Sementara disinggung mengenai apakah sudah ada pertemuan langsung dengan stakeholder terkait di Palembang, Farid menyebut pertemuan dengan unsur Dewan Pengupahan akan dilaksanakan setelah Disnaker kota mendapatkan arahan dari Disnaker Provinsi Sumsel.

Lebih lanjut, Farid menyampaikan bahwa dalam penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2027, diharapkan agar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) 5 turut dicantumkan dalam ketetapan Gubernur Sumsel.

"Pencantuman KBLI 5 digit penting untuk memperjelas sektor usaha yang masuk dalam kategori upah sektoral, sehingga tidak menimbulkan multitafsir di lapangan," kata dia.