Terkait Konflik di Papua Barat, Wantannas: Kami Mengakui Lalai

Afanti melanjutkan, untuk mencegah adanya pemberontakan di medan baru, sebaiknya mulai menyelesaikan masalah dengan pendekatan penegakan hukum. Pendekatan penegakan hukum ini leading sektornya ke pihak kepolisian yang terkordinasi dengan TNI.

"Melihat contoh kasus Papua Barat, saat ini Pak Presiden Jokowi sudah memberi hasil, karena sudah datang langsung meski belum ke seluruh wilayah di sana. Saat ini situasi sudah kondusif," ujar dia.

Adanya konflik dalam satu daerah, jelas Afanti, bermula dari media sosial dan bukan murni tekanan dari luar saja. "Tanpa narasumber jelas di media sosial dan mudah tersebar dengan cepat, ini adalah pokok permasalahannya. Contoh lagi dari Papua Barat yang terjadi keributan, pemicunya dari gelombang ras perbedaan," jelas dia.

Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oknum, dengan gerakan separatime untuk mencoba mengeksploitasi. "Menanggapi hal ini, kami mengakui lalai, tapi kami bakal berusaha bertanggung jawab," ujar dia.

Afanti menerangkan, pencegahan konflik juga bisa dimulai dengan penerapan program pentahelix di setiap koordinasi dan sinergi. Konsep tersebut melibatkan seluruh kepentingan yang bisa membangun bangsa.

Terjadinya konflik ini, sambung Afanti, paling sering terjadi saat pesta demokrasi berlangsung. Maka itu, pemerintah mengeluarkan Impres No 7 tahun 2018, tentang Nilai Dasar Bela Negara.

Sementara, Wali Kota Palembang, Harnojoyo mengatakan, konsep yang disampaikan Wantannas  sangat berguna untuk tetap menjaga ketahanan ketertiban kota.

"Saya rasa ini harus kita terapkan, agar impian kita untuk Sumsel maju bersama tercapai. Jadi Palembang harus punya ketertiban di setiap wilayahnya. Inilah semua alasan sebuah daerah bisa menjadi maju bukan hanya berkembang. Serta memang untuk memimpin, membutuhkan pertahanan nasional dalam kesejahjateraan," tandas dia.