Siaga Puncak Hujan, Pemkot Palembang Siaga di 66 Titik Potensi Banjir

Wanita yang akrab disapa Finda itu mengungkapkan, pompanisasi air yang beroperasi di Sungai Bendung sudah dipersiapkan bisa berfungsi memetakan titik rawan banjir, sehingga mengurangi tingginya genangan air. 

"Pompa ini mampu menampung aliran air hingga kapasitas 6.000 liter per detik. Setiap pompa bisa terus hidup dengan bantuan genset. Pompanisasi ini akan menyedot air yang berasal dari titik-titik lokasi rawan banjir di Palembang, seperti Talang Aman, Sekip, IBA, dan Simpang Polda," ungkap dia.

Finda melanjutkan, sejauh ini lokasi genangan air yang berhasil ditangani pemkot meliputi wilayah di Jalan Alamsyah Ratu Prawinegara, Angkatan, Ryacudu, Demang Lebar Daun, Asrama Brimob, Musi Raya, Kol Burlian, Musyawarah - Gandus, Mayor Ruslan, SImpang Veteran, Bangau, Rifa'i Cek Yan, Jenderal Sudirman, Dr M Isa, Puncak Sekuning, Sultan Mansyur, dan Bay Salim.

Sementara, Kepala BPDASHL (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung) Musi Palembang, Siswo menuturkan, salah satu faktor terjadi banjir di Palembang lantaran meningkatnya lahan kritis, tanpa memiliki tutupan vegetasi hingga 75 persen dengan tingkat potensi erosi berada pada level tinggi.

"Antisipasi terbaik adalah dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), meski butuh waktu panjang tetapi dampaknya cukup besar," tutur dia.

Pihak Pemkot Palembang, sambung Siswo, sebaiknya memperhatikan segmen-segmen sungai dengan tingkat sedimentasi tinggi, dengan mulai menanam bibit pohon.

"Diharapkan, ini bisa menahan genangan air dan air hujan tetap mengalir tanpa membawa serta tanah," sambung dia.

Terpisah, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, M Hairul Sobri mengatakan, banjir di Palembang juga dipengaruhi faktor penimbunan rawa secara luas dari penyimpangan tata ruang.

"Penimbunan itu dilakukan untuk membangun perumahan dan tempat publik lain, sehingga penyerapan air berkurang dan banjir terjadi," kata dia.

Walhi berharap, Pemkot Palembang harus menerapkan tindakan mengatasi banjir dengan melakukan penegasan, bahwa pembangunan baru harus memiliki izin amdal (Analisis dampak lingkungan).

"Agar tidak menimbulkan bencana ekologi yang lebih parah. Pemkot Palembang sebaiknya menindak tegas pembangunan yang tidak memiliki izin (amdal). Karena sejauh ini, pemkot kurang serius menangani masalah banjir yang biasa terjadi pada setiap musim hujan," tandas dia.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb