Respons Disdik Sumsel Soal Sekolah Rakyat di Palembang
- Dinas Pendidikan Sumsel merespons rencana pembangunan sekolah rakyat di Palembang, yang sebenarnya sudah ada di SMA Negeri Sumsel.
- Belum ada informasi teknis pembelajaran dan tanggung jawab Disdik Sumsel terkait sekolah rakyat, namun Disdik akan mendukung program positif pemerintah.
- Rencana penerapan sekolah rakyat di Palembang akan menerapkan kurikulum khusus dengan fasilitas asrama dan konsumsi harian ditanggung APBN.
Palembang, IDN Times - Dinas Pendidikan Sumatra Selatan (Sumsel) merespons rencana pemerintah pusat soal pembangunan sekolah rakyat di Palembang. Rencananya, sekolah rakyat jadi instansi pendidikan terbuka bagi anak putus sekolah usia produktif dengan sistem boarding school atau sekolah asrama.
"Sebenarnya kalau membahas sistem sekola rakyat ini, di Palembang sudah ada sebelumnya. Yakni SMA Negeri Sumsel," kata Kepala Seksi Peserta Didik SMA Dinas Pendidikan Sumsel Anang Purnomo, Rabu (4/6/2025).
1. Disdik Sumsel belum mengetahui teknis pembelajaran Sekolah Rakyat di Palembang
Namun menyoal bagaimana teknis pembelajaran di sekolah rakyat dan tanggung jawab dari Disdik Sumsel, Anang mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Atau katanya, pembahasan tersebut sempat dikomunikasikan, tetapi dari bidang lain.
"Belum mendapatkan informasi. Yang tahu hanya soal sasaran bagi masyarakat menengah ke bawah. Tentang bagaimana mendapatkan besiswa atau siswanya belum paham betul," jelas dia.
2. Disdik Sumsel belum terima teknis dan regulasi sekolah rakyat
Tetapi lanjut Anang, apapun program pemerintah yang positif dan terlaksana di daerah, Disdik akan mendukung dengan baik. Apalagi katanya, sekolah rakyat untuk mendorong perbaikan ekonomi masyarakat khusus pihak yang tak mampu mengejar pendidikan dan pembelajaran layak.
"Apapun yang positif pasti kita support. Terutama untuk pengembangan minat dan bakat anak muda. Soal teknis pendidikan (sekolah rakyat) kami (Disdik) belum menerima surat dan regulasi. Kami wait and see (pelaksanaanya)," kata Anang.
Penerapan sekolah rakyat pada tahap awal akan dibangun untuk anak putus sekolah usia maksimal 20 tahun jenjang kelas satu tingkat SMA. Serta, untuk pembelajaran rombongan kelas berjumlah empat ruangan dengan kurikulum berbeda dari sekolah biasa.
3. Kurikulum sekolah rakyat di Palembang belum ada pembahasan detil
Diketahui sebelumnya, rencana sekolah rakyat di Palembang bakal terealisasi di Sentra Budi Perkasa Jalan Sosial, Sukabangun, Kecamatan Sukarami. Berdasarkan informasi kementerian sosial, mekanisme sekolah rakyat akan menerapkan kurikulum khusus.
"Kurikulumnya akan berbeda karena ini sistem boarding school (asrama)," kata Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang, Gini Toponindro.
4. Sentra Budi Perkasa menyiapkan lahan sekolah rakyat
Mekanisme kurikulum khusus, lanjut dia, sampai saat ini masih dibahas detail dan sedang digodok pemerintah pusat. Sebab selain kurikulum khusus, nantinya tenaga pendidik atau guru yang mengajar akan disediakan langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Kami hanya menyediakan lahan dan tempat sebagai pelaksana. Renovasi bangunan (sekolah rakyat) dari kementerian PU dan soal teknis belajar berdasar kebijakan kementerian pendidikan," jelasnya.
Sekolah rakyat nantinya akan dibagi 10 kategori desil siswa yang berhak menjalani pendidikan di sekolah Rakyat Sentra Budi Perkasa Palembang. Nantinya para siswa akan mendapatkan fasilitas asrama menginap, sandang pangan seperti pakaian juga mendapatkan konsumsi harian hingga 3 kali per hari. Anggaran penerapan sekolah ini, ditanggung pemerintah pusat menggunakan APBN.
