Polres Lahat Kerahkan Anggota Jaga PSU di Kantor KPU

19 Jun 2024, 13:14 WIB

Rangga Erfizal

News

Channel

Add as Preferred source

Polres Lahat Kerahkan Anggota Jaga PSU di Kantor KPU

Ilustrasi petugas di tempat pemungutan suara (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Lahat, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lahat menggelar Penghitungan Suara Ulang (PSU) hari ini, Rabu (19/6/2024). PSU tersebut dilaksanakan di Dapil 4 DPRD Lahat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) meminta digelar ulang di enam TPS.

Kapolres Lahat, AKBP God Parlasro S. Sinaga, mengatakan akan menjamin keberlangsungan proses PSU. Menurutnya proses keamanan berada pada wilayah tanggung jawab TNI dan Polri.

"Polres Lahat sebagai penanggung jawab keamanan siap menjaga dan mengawal pelaksanaan PSU," ungkap God Parlasro, Rabu (19/6/2024).

1. KPU dan Bawaslu Lahat diminta profesional

Ilustrasi alat peraga kampanye Pemilu 2024. (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Parlasro mengimbau kepada pihak KPU untuk bekerja secara transparan dalam penghitungan suara, agar menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat.

"Kita berharap penghitungan suara dilakukan secara transparan dan profesional. Begitu juga Bawaslu Lahat agar melaksanakan tugas pengawasan secara profesional," jelas dia.

2. Anggota ditempatkan di Kantor KPU Lahat

Ilustrasi anggota Polri (Dok. Polda Sulsel)

Dirinya juga menambahkan agar KPU melakukan mekanisme PSU sesuai aturan dengan mengajak para saksi. Sedangkan pihak caleg diminta tidak melakukan pengerahan massa yang dapat menimbulkan ketegangan.

Pihaknya akan menempatkan personel kepolisian di kantor KPU Lahat demi menjaga kotak suara yang akan dibuka dan dihitung ulang.

"Polres Lahat akan bertindak tegas terhadap kelompok yang mencoba mengganggu pelaksanaan PSU di KPU Lahat," jelas dia.

3. Kotak suara Pileg di 6 TPS akan dibuka kembali

Ilustrasi pemungutan suara Pemilu 2024. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mahkamah Konstitusi memutuskan Perhitungan Suara Ulang (PSU) surat suara DPRD Lahat di Dapil 4 di Enam TPS di Lahat. Putusan itu tercatat dalam perkara nomor 275-01-05-06 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Adapun enam TPS tersebut yakni, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu. TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Gerigi serta TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir. PSU tersebut harus dilakukan maksimal 15 hari dari putusan yang ada.