Pj Gubernur Yakim Sumsel Bisa Kendalikan Kerawanan Pilkada

14 Nov 2024, 21:21 WIB

Rangga Erfizal

PJ Gubernur Sumsel Elen Setiadi (IDN Times/Rangga Erfizal)

Intinya sih...

Pj Gubernur Sumsel meminta antisipasi menjelang pilkada, karena Sumsel masuk wilayah peringkat kedelapan Indeks Kerawan Pilkada.
Elen telah berkoordinasi dengan APH, Forkompinda, dan KPU untuk penanganan kerawanan serta kesiapan logistik.
ASN diminta menjaga netralitas karena masuk dalam indikator kerawanan di Sumsel, sementara masyarakat diminta bijak dalam menyebarkan informasi agar pilkada berlangsung aman dan damai.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Dua pekan jelang pilkada, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi meminta seluruh pihak untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa terjadi. Terlebih Sumsel masuk wilayah dengan peringkat kedelapan berdasar Indeks Kerawan Pilkada.

"Maka dari itu, semua pihak kita ingatkan karena Sumsel masuk salah satu daerah yang diindikasikan rawan. Tetapi dari koordinasi dengan bupati/walikota se-Sumsel semua kerawanan itu bisa dikendalikan dengan aman," ungkap Elen Setiadi, Kamis (14/11/2024).

1. Deklarasi Pilkada damai pekan depan

Ilustrasi Pilkada. (IDN Times)

Menurut Elen, disisi kesiapan penanganan kerawanan dirinya telah berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Forkompinda yang ada. Sedangkan dari pertemuan dengan KPU dirinya memastikan kesiapan logistik tinggal menunggu proses pengiriman.

"Tanggal 18 kita akan deklarasi damai dengan Polda dan Forkompinda," ungkap dia.

2. Belum ada rekomendasi pelanggaran ASN

Elen mengajak ASN turut menjaga netralitas yang ada mengingat persoalan netralitas masuk dalam indikator kerawanan di Sumsel. Dari 12 laporan ke Bawaslu soal ASN yang diduga melanggar netraliras masih dalam proses di Bawaslu.

"Sejauh ini belum ada rekomendasi sanksi dari bawaslu ke kita (pemprov). Rekomendasi itu bisa berupa sanksi administrasi dan lainnya," jelas Elen.

3. Ajak masyarakat tak sebarkan hoaks

Ilustrasi pemilu. (IDN Times/Mhd Saifullah)

Dirinya pun meminta masyarakat untuk tidak cepat meneruskan informasi yang baru didapat tanpa lebih dahulu mencari kebenaran yang ada. Proses verifikasi informasi dibutuhkan agar pilkada berlangsung aman dan damai.

"Oleh karena itu masyarakat harus bijak untuk mencegah hoaks, jangan diteruskan atau dikirim ke orang lain jika belum dapat dipastikan keabsahannya," jelas dia.