Palembang, IDN Times - Polemik tenaga honorer atau non ASN masih menjadi pembahasan antara pemerintah pusat dan daerah. Meski sudah ada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak menutup mata Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk mempertahankan honorer yang ada.
"Semua tenaga honorer yang ada masih sangat dibutuhkan dalam membantu kerja-kerja ASN," ungkap Sekda Palembang, Ratu Dewa, Sabtu (25/2/2023).
Ratu Dewa menilai, penghapusan tenaga honorer tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dalam satu waktu. Hal itu dinilai akan akan berdampak pada roda birokrasi dipemerintahan.
"Jadi kecil kemungkinan akan langsung dihapus semua. Semoga ada kebijakan yang menguntungkan tenaga honorer," jelas dia.
Ratu Dewa menjelaskan, untuk tenaga honorer dilingkungan pemkot Palembang ada sekitar 4.000 orang. Semuanya masih tercatat aktif bekerja.
"Penghapusan tenaga honorer ini informasinya November 2023. Tapi masih menunggu petunjuk pasti dari pusat," jelas dia.
Untuk memastikan kerja-kerja honorer dapat sesuai dengan fungsi birokrasi, Ratu Dewa menyebut akan melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini ditujukan agar kerja-kerja honorer dapat berdampak dan efektif.
"Kalau ada kerja tidak bagus melanggar aturan dan sebagainya tentu akan dievaluasi dan kontraknya tidak diperpanjang," kata dia.