Pemkot Palembang janjikan perbaikan 376 rumah tak layak huni di Gandus, dengan target selesai dalam 2 tahun ke depan.
Program perbaikan RTLH juga diintegrasikan dengan kinerja pelayanan peningkatan pendapatan masyarakat dan mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui APBN dan Yayasan Buddha Tzu Chi.
Kerja sama lintas instansi dalam peningkatan pelayanan masyarakat bisa jadi pentunjuk bahwa masalah kemiskinan bukan hanya urusan pemerintah, tetapi setiap organisasi dan stakeholder berhak turun tangan.
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang janjikan perbaikan ratusan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kawasan Gandus. Pemkot menarget renovasi selesai pada 2 tahun ke depan.
"Kecamatan Gandus ada 376 rumah tidak layak huni yang telah masuk dalam prioritas perbaikan," ujar Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Senin (17/11/2025).
Selain Gandus, Dewa mengupayakan perbaikan RTLH di kawasan lainnya. Yakni, kecamatan prioritas di Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Bukit Kecil, Ilir Barat I dan Ilir Barat II. Sementara di Gandus, dua titik lokasi yang jadi fokus adalah Lorong H. Bahusin ada 14 unit dan Lorong Hidayah berjumlah 10 unit.
"Total ada lebih dari 3 ribu rumah yang harus kita benahi. Target kami, dalam dua tahun ke depan, seluruhnya selesai," kata Dewa.
Dia menyampaikan, selain perbaikan fisik terhadap RTLH, program ini juga diintegrasikan dengan kinerja pelayanan peningkatan pendapatan masyarakat dengan pelatihan keterampilan dan akses pendanaan.
“Perbaikan rumah hanyalah pintu masuk. Kami ingin masyarakat naik kelas, berdaya secara ekonomi," jelasnya.
Diketahui, perbaikan RTLH akan mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui APBN dan Yayasan Buddha Tzu Chi.
"Seribu rumah akan kita perbaiki lewat APBN, ditambah 500 rumah dari yayasan," kata dia.
Sementara kata Kepala Perkimtan Kota Palembang, Alex Fernandus, kerja sama lintas instansi dalam peningkatan pelayanan masyarakat jadi bukti, masalah kemiskinan bukan hanya urusan pemerintah. Tetapi setiap organisasi dan stakeholder berhak turun tangan.
"Ini masuk program peduli (perbaikan RTLH). Rumah bukan hanya bangunan. Ketika rumah layak, kesehatan membaik, anak-anak bisa belajar nyaman, ekonomi tumbuh dan ini fondasi kesejahteraan," jelasnya.