Palembang Tertinggi Kasus TPPO Polda Sumsel Beri Pesan ke Warga

26 Jun 2023, 20:01 WIB

Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Zulkarnain (Dok: istimewa)

Palembang, IDN Times - Selama tiga pekan operasi Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sebanyak 30 calon pekerja migran berhasil diselamatkan.

Polda Sumatra Selatan (Sumsel) mencatat ada 21 orang terlibat dan ditangkap terkait kasus perdagangan orang tersebut. Ada berprofesi sebagai calo dan ada juga menjadi otak dari sindikat tersebut.

"Sejauh ini kami masih menggali keterangan 21 tersangka ini untuk terus dikembangkan tim Satgas TPPO. Kita mencari tempat-tempat lain yang dijadikan penampungan," ungkap Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Zulkarnain, Senin (26/6/2023).

1. Calon pekerja dijanjikan ke luar negeri justru jadi PSK

Ilustrasi Pekerja Seks (IDN Times/Mardya Shakti)

Zulkarnain menerangkan, dari 30 orang diselamatkan tercatat ada 19 kasus perdagangan orang terjadi. Kebanyakan calon pekerja tersebut dijanjikan untuk menjadi pekerja di luar negeri.

Namun kenyataannya mereka disekap, uang telah disetorkan raib. Bahkan ada dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK).

"Modus serta cara yang digunakan sangat beragam dan terus berkembang, serta melibatkan sindikasi sebagai pelakunya," jelas dia.

2. Palembang tertinggi kasus TPPO

Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Zulkarnain (Dok: istimewa)

Menurutnya, kasus TPPO terbanyak terjadi di wilayah Palembang. Ada sekitar 15 korban dan delapan tersangka dari pengungkapan kasus. Pihaknya menduga jumlah korban dari kasus TPPO ini bisa lebih banyak.

"Warga juga diminta waspada, laporkan ke polisi bila melihat ada yang mencurigakan," jelas dia.

3. Satgas diminta kerja lebih masif

Ilustrasi Perdagangan Perempuan (IDN Times/Mardya Shakti)

Untuk polres jajaran pihaknya mencatat, enam daerah seperti Ogan Ilir, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin, Prabumulih dan OKU mendapat satu laporan soal TPPO dengan jumlah korban masing-masing polres satu orang. Selanjutnya ada Polres Penukal Abab Lematang Ilir dengan dua laporan dan dua korban TPPO.

"Satuan tugas tidak boleh merasa puas dan underestimate karena masih banyak yang harus ditingkatkan dalam pelaksanaanya untuk memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara indonesia," kata dia.