Moratorium Ekspor CPO Miskinkan 1 Juta Petani Sawit Swadaya Sumsel

17 Mei 2022, 19:43 WIB

Aksi petani sawit swadaya tuntut pemerintah cabut larangan ekspor (Dok:Apkasindo)

Palembang, IDN Times - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Sumatra Selatan (Apkasindo Sumsel) berunjuk rasa menuntut pencabutan moratorium, atau larangan sementara ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang dilakukan pemerintah pusat.

Menurut Apkasindo Sumsel, larangan ekspor CPO membuat harga jual produk Tandan Buah Segar (TBS) merosot hingga 70 persen. Padahal sebelumnya harga TBS mencapai sekitar Rp3.000 per kilogram.

“Meminta pemerintah segera mencabut larangan ekspor CPO dan turunannya. Larangan ekspor membuat petani tidak bisa menjual TBS ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS),” ungkap Wakil Ketua DPD Apkasindo Sumsel, Yunus kepada IDN Times, Selasa (17/5/2022).

1. Bola salju moratorium ekspor CPO

Kebun sawit (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Harga TBS milik petani swadaya disebut makin menurun. Kondisi ini membuat petani kebingungan karena harga penjualan tidak menutupi biaya perawatan. Banyak TBS petani yang terancam busuk dan terbuang karena tanhki CPO penuh dan pabrik kelapa sawit setop berproduksi.

“Larangan ekspor membuat banyak PKS tutup. Sudah banyak PKS menurunkan harga sehingga petani menjadi kehilangan penghasilan,” jelas dia.

Jika kondisi ini terus berlanjut, Yunus mengkhawatirkan efek domino yang merugikan. Pasalnya beberapa PKS di Indonesia tutup, dan ditakutkan menjalar hingga ke 75 PKS yang tersebar di Sumsel.

“Jika dibiarkan akan menjadi bola salju. Sumsel ada 75 pabrik sawit yang sebagian menampung hasil produksi petani swadaya,” jelas dia.

2. Dampak larangan ekspor ancam sektor hulu dan hilir sawit

Shutterstock.com/Nirapai Boonpheng

Dalam aksi tuntutan hari ini, beberapa perwakilan Apkasindo Sumsel ikut berunjuk rasa menuntut pemerintah membuka ekspor CPO di Jakarta. Sisanya melakukan aksi di kabupaten dan kota masing-masing. Mereka memprediksi jika kondisi ini berlanjut maka akan menciptakan kemiskinan terhadap 16 juta petani sawit di seluruh Indonesia.

“Sumsel ada sekitar 500.000 Hektare (Ha) sawit yang dikelola petani swadaya. Lahan itu dikelola sekitar 250.000 Kepala Keluarga (KK). Jika satu petani menanggung empat orang di dalam anggota keluarganya, maka ada sekitar satu juta orang terancam kemiskinan karena bergantung dengan sawit,” ujar dia.

Belum lagi para pekerja, pedagang, hingga pengusaha sawit yang turut merasakan dampak buruk larangan ekspor ini.

“Sektor hulu dan hilir, di hulu petani dan keluarga sedangkan di hilir ada pekerja sektor terkait seperti pabrik dan perdagangan TBS. Kemudian pasar-pasar atau warung di sentra kelapa sawit,” jelas dia.

3. Apkasindo optimis larangan ekspor dicabut

Julkipli Nababan, anggota kelompok tani PSMB di Kecamatan Muara Batangtoru, Tapanuli Selatan (IDN Times/Arifin Al Alamudi)

Yunus mencatat sudah banyak PKS yang membatasi pembelian TBS hanya sekitar 50-100 ton. Padahal sebelumnya pembelian TBS tak pernah dibatasi. Dirinya berharap pemerintah memiliki solusi untuk mengatasinya

“Ini kebijakan keliru, tidak perlu dipertahankan. Secepatnya Insya Allah akan dicabut,” tutup dia.