Masyarakat Sumsel Diminta Ikut Menjaga Status Zero Conflict

10 Nov 2023, 13:35 WIB

Rangga Erfizal

News

Channel

Add as Preferred source

Masyarakat Sumsel Diminta Ikut Menjaga Status Zero Conflict

PJ Gubernur Sumsel. Agus Fatoni. (Dok. Pemprov Sumsel)

Palembang, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, mengemukakan langkah dalam menghadapi pilkada damai di Bumi Sriwijaya. Menurutnya, status zero conflict yang selama ini terjaga harus tetap dipertahankan melalui kesadaran bersama pemerintah, aparat penegak hukum (APH), dan masyarakat.

"Sumsel selama ini sudah zero conflict, dan ini perlu kita jaga bersama. Tidak hanya satu atau dua pihak, tetapi semuanya harus menjaga bersama-sama baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat," ungkap Agus, Jumat (10/11/2023).

1. Pemprov akan koordinasi pelaksanaan Pilkada damai

[Ilustrasi] Seorang disabilitas netra memasukkan surat suara kedalam kotak pada Pilpres 2019 lalu (IDN Times/Prayugo Utomo)

Agus menilai zero conflict yang sudah ada bukan hanya sekadar status dan slogan bahwa Sumsel aman. Untuk memastikan agar status itu tak tercoreng, pemerintah akan berkoordinasi dan konsolidasi.

"Kita berupaya menjalankan tugas masing-masing, bisa melakukan koordinasi dan konsolidasi. Mari kita sosialisasikan bersama, kita ajak menjaga bersama Sumsel agar tetap aman, damai, dan tenteram," jelas dia.

2. Pilkada serentak baru pertama kali terjadi

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Agus pilkada serentak kali ini berbeda dengan pilkada sebelumnya. Ia meyakini penyelenggaraan pilkada bakal memakan banyak energi.

"Pilkada serentak di seluruh Indonesia termasuk di Sumsel baru kali ini. Tantangannya adalah dilakukan secara bersama-sama, berbeda dengan yang lalu. Energi kita akan lebih besar untuk melaksanakan pilkada secara baik provinisi maupun kabupaten dan kota," ujar dia.

3. Sumsel sisihkan APBD dua tahun untuk pilkada

Ilustrasi logistik pilkada. ANTARA FOTO/Adwit B Pramono

Pemprov Sumsel sudah mengganggarkan dana sebesar Rp 1,4 triliun. Dana tersebut bersumber dari APBD Sumsel Tahun Anggaran 2023 dan 2024, termasuk APBD kabupaten dan kota untuk pelaksanaan pilkada di daerah.

"Total untuk di Sumsel mencapai Rp1,4 triliun, termasuk untuk KPU dan Bawaslu secara keseluruhan. Besarannya berbeda-beda untuk provinsi dan daerah" tutup dia.