Lubuk Linggau, IDN Times - Para orangtua dan wali murid dibuat resah dengan laporan permintaan uang mulai dari Rp2 juta hingga Rp4 juta, dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP tahun 2024 di Kota Lubuk Linggau, Sumatra Selatan.
Uang tersebut dijanjikan bisa membuat anak-anak mereka lulus masuk ke SMP Negeri di Lubuk Linggau. Diduga praktik tersebut melibatkan sejumlah oknum yang terlibat dalam proses seleksi PPDB.
Seorang orangtua wali murid mengaku kecewa dengan 'uang pelicin' untuk masuk sekolah. Apalagi sekolah negeri yang notabenenya harus transparan tanpa melibatkan uang
"Kalau ingin anak kita diterima harus menyerahkan sejumlah uang kepada oknum-oknum ini sebagai bentuk jaminan. Tentu kami kecewa, seharusnya seleksi masuk sekolah dilakukan secara adil tanpa melibatkan uang," ujarnya, Kamis (20/6/2024).
Isu uang pelicin alias uang jaminan pada PPDB tingkat SMP ini menyeruak saat penerimaan jalur zonasi. Pada masa pendaftaran PPDB, jalur mandiri atau TPA khusus sekolah inovatif tengah dibuka.
"Akibat harus mengeluarkan uang jaminan itu, kami terpaksa harus telat membayar uang indekos karena digunakan untuk membayar untuk anak masuk sekolah. Uangnya sudah habis untuk masuk sekolah tahun ini," sesalnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Lubuk Linggau, Firdaus, menepis adanya isu (uang jaminan) tersebut.
"Kami meyakini bahwa di dalam sistem tidak ada yang semacam itu. Tidak ada hal-hal yang berpotensi untuk mengumpulkan duit, segala macam itu tidak ada," tegas Firdaus.
Dirinya mengingatkan kepada para kepala sekolah dan guru jangan mencoba-coba untuk bermain kecurangan.
"Apalagi sekarang polanya sudah sistem online yang sudah menggunakan aplikasi termasuk jalur zonasi, afirmasi pun menggunakan sistem semua," jelasnya.
Menurutnya bila ada masyarakat yang mendapat tawaran semacam itu, Firdaus minta untuk menolak praktik suap-menyuap.
"Sejauh ini kita belum menerima laporan. Tapi yang jelas kita melakukan pengawasan ketat, penerapan sistem dengan aplikasi juga dilakukan sebagai salah satu upaya menekan terjadinya praktek kecurangan," tutupnya.