Palembang, IDN Times - PJ Gubernur Sumsel, Elen Setiadi akan merotasi sejumlah pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Sumsel. Elen mengaku telah mengajukan rotasi jabatan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
"Ada proses dan prosedurnya. Kami sudah mengajukan, tapi kami belum terima hasilnya dari pusat. Kita tunggu saja," ungkap Elen, Selasa (1/9/2024).
Elen menyebutkan, rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah dilakukan untuk percepatan kinerja. Dia menyebut, pejabat OPD yang dinilai kurang maksimal akan diganti.
"Saya sudah tiga bulan di sini. Jadi saya melihat ada yang sudah pas, ada yang cepat, ada yang lambat, ada setengah cepat dan bahkan ada yang kurang pas. Kami kan bukan memberhentikan orang," jelas dia.
Dia juga meminta jajaran OPD atau ASN di lingkungan Pemprov Sumsel tak khawatir dengan rotasi itu. Saat ini, imbuhnya, ada sejumlah posisi yang tak terisi atau hanya diisi pelaksana tugas atau pelaksana harian.
"Kalau yang diajukan disetujui, maka akan dibahas bersama, karena kami ini kan satu tim. Jadi harus yang kompak dan pas, kalau ada yang masih kosong ya kami isi," jelas dia.
Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah menyayangkan manuver Elen tersebut. Chairul menilai, langkah Eken itu bermuatan politis, mengingat saat ini tahapan kampanye pilkada tengah berlangsung menuju pemilihan.
"Sangat tidak etis jika Pj Gubernur (Sumsel) merotasi jabatan di saat mendekati pelaksanaan oilkada. Justru isu seperti ini akan membuat gaduh dan ketidaknyamanan bagi para pejabat dan staf ASN dalam bekerja melayani masyarakat," jelas dia
Chairul meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI untuk tidak ikut terbawa arus dan manuver politik Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi yang dinilai justru akan membahayakan jalannya demokrasi di Sumsel.
"Sehingga kondusivitas daerah Sumatera Selatan tetap terpelihara dengan suasana damai dan aman," jelas dia.
Sementara, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto mempersilakan jika ada pihak yang mempersoalkan masalah rotasi tersebut, untuk melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI maupun Bawaslu Sumsel.
Nantinya, kata dia, setelah ada rekomendasi Bawaslu, BKN dapat menindaklanjuti apakah laporan tersebut benar atau tidak. "Nanti akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing," jelas dia.