Hak Milik Lahan Tidur Penyebab Karhutla di Sumsel Bakal Dicabut

Deru menjelaskan, pihaknya tengah menyusun tim yang akan merumuskan berbagai aturan. Dalam aturan itu, Pemprov Sumsel akan lebih tegas tentang pengelolaan dan kepemilikan lahan yang tidak produktif.

Peraturan baru itu diharapkan dapat memberikan solusi agar lahan tidur bisa dikelola. Pemerintah akan masuk untuk mencari solusi bersama bagaimana lahan yang sebelumnya tidak digarap bisa menjadi lebih produktif.

"Kita bantu alat untuk mengelolanya. Kita libatkan masyarakat sekitar, peningkatan kesadaran masyarakat betul-betul bisa kita kerjakan. Mengedukasi masyarakat akan penting mengantisipasi karhutla," jelas dia.

Deru menjelaskan, pemilik lahan tidur yang ada di Sumsel dimiliki perorangan maupun perusahaan. Lahan-lahan yang belum digarap rawan terjadi karhutla. Ketika lahan sudah terbakar, pemadaman pun sulit dilakukan. Kondisi ini yang kerap menyulitkan penanganan karhutla saat kemarau.

"Karena tidak ada yang menjaga atau karena kelalaian, sehingga menjadi cikal bakal karhutla," sesal dia.

Persiapan pencegahan karhutla sejatinya melibatkan seluruh pihak, mulai dari tingkat provinsi hingga daerah. Deru mengaku pihaknya tidak bisa bekerja sendiri, perlu kesadaran bersama dari pemerintah daerah dan masyarakat.

"Perencanaan butuh gerak cepat, kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak terjadi," tutup dia.