Gubernur Sumsel Bakal Panggil 2 Pemda Bahas Wilayah Tegal Binangun

06 Jun 2023, 17:06 WIB

Aksi warga tegal binangun (IDN Times/Istimewa)

Palembang, IDN Times - Masalah Tapal Batas antara Banyuasin dan Palembang kian memanas. Warga Tegal Binangun mendesak Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) mengambil tindakan.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyebut masalah tapal batas harus dibahas bersama. Deru akan memanggil beberapa pejabat untuk membahas perkara Tegal Binangun tersebut.

"Ini aspirasi masyarakat, kita akan memanggil pihak Pemkot Palembang dan Pemkab Banyuasin, Otda, bahkan Kemendagri membahas ini," ungkap Deru, Selasa (6/6/2023).

1. Deru ingin masalah Tegal Binangun terselesaikan

(Warga Tegal Binangun saat melakukan aksi demo menolak wilayahnya masuk kabupaten Banyuasin) IDN Times/Istimewa

Deru menuturkan, tapal batas antata Palembang-Banyuasin sudah terjadi sebelum dirinya menjadi kepala daerah. Kasus ini terus berlarut tanpa terselesaikan, karena dinilai belum ada kesepakatan antara kedua pemerintah daerah.

"Saya ingin cepat selesai. Ada warga yang sudah terakomodir dan ada yang belum. Kalau tidak salah tersisa 4 RT yang demo kemarin," ungkap Deru.

2. 4 RT tersisa belum terakomidir masuk Palembang

(Warga Tegal Binangun saat melakukan aksi demo menolak wilayahnya masuk kabupaten Banyuasin) IDN Times/Istimewa

Demontrasi warga dari 4 RT di Tegal Binangun yang menuntut wilayahnya masuk Palembang terjadi pada Minggu (4/6/2023) lalu. Deru mengklaim hal itu pernah dibahas di dalam rapat bersama warga, namu ada pihak warga yang tak terakomodir sehingga berlarut.

"Ada beberapa RT yang tidak masuk (ke Palembang), padahal mereka awalnya masuk. Itu yang menjadi persoalan, ada yang terakomodir dan ada yang tidak," jelas dia.

3. Ancaman golput dianggap hak masyarakat

Gubernur Sumsel, Herman Deru tahun 2019 (IDN Times/Rangga Erfizal)

Warga Tegal Binangun sempat mengancam tidak akan memilih pada Pemilu Umum (Pemilu) serentak 2024 jika keinginan masuk wilayah administrasi Palembang tak segera direalisasikan.

"Itu hak (Golput) bukan kewajiban. Kita pisahkan hal itu antara menunaikan haknya atau tidak. Itu hak setiap warga negara dan pilihan masing-masing," tutup dia.