DPRD Palembang Kaji Ulang Pemotongan Gaji ASN-Honorer dari Presensi

12 Jul 2023, 10:15 WIB

Kantor DPRD Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Palembang, IDN Times - Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) Palembang menyoroti aturan presensi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) yang tak fleksibel, karena mengatur sanksi pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer.

Aturan disiplin abdi negara di Pemkot Palembang menuai sorotan, karena pegawai yang telat memindah wajah untuk presensi secara otomatis memotong gaji bulanan. Apalagi pegawai tersebut izin tidak masuk kerja.

"Akan kita kaji ulang aturan presensi ini, karena penerapan aturan jangan sampai menjadi bumerang bagi Pemkot sendiri," ujar Ketua Komisi I1 DPRD Palembang, Chairuddin Pelita Maret, Rabu (12/7/2023).

1. BKPSDM harus bijak menetapkan aturan

Ilustrasi ASN dan THL (IDN Times/ Ervan)

Berdasarkan keluhan pegawai di lingkungan Pemkot Palembang, aturan yang ditetapkan tidak mencontohkan kedisiplinan. Melainkan terlihat kurang manusiawi karena tidak ada toleransi terhadap masalah apapun yang dialami pegawai.

"Pemkot terutama BKPSDM (Badan Kepegawain Pemberdayaan Sumber Daya Manusia) harus lebih memanusiawi dan bersikap bijak memberlakukan presensi," kata dia.

2. Presensi sebagai evaluasi kinerja pegawai

Kantor Wali Kota Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Chairuddin menerima informasi dari media bahwa Pemkot terkesan tidak memberikan toleransi terhadap ASN maupun bagi honorer. Padahal semestinya penerapan presensi sebagai bentuk kinerja aktif semua pegawai, bukan menjadi cara untuk memaksa.

"Katanya yang telat atau tidak masuk kerja dengan alasan apapun dipotong gaji. Kami minta hal ini menjadi perhatian," timpalnya.

3. Kebijakan dibuat harus dengan hati nurani

Ilustrasi ASN (IDN TIMES/Sonya Michaella)

Apabila aturan presensi wajah diterapkan dengan baik, ia yakin hal itu dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai. Namun jika kebijakan tanpa toleransi, artinya Pemkot tidak memberikan sisi positif dan memberi kesan membuat aturan tanpa hati nurani.

"Aturan disiplin sangat tepat, tetapi harus menggunakan nurani dalam memberikan sanksi. Misalnya ada orangtua atau keluarga yang meninggal, selayaknya diberikan izin, jangan dipotong gaji," jelas dia.

4. Minta pegawai Pemkot Palembang tidak dizalim

Ilustrasi ASN. (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)

Chairuddin melanjutkan, pemotongan gaji terhadap pegawai sangat memberatkan. Sebab mereka terlambat mengisi presensi atau izin tidak hadir masuk kerja bukan tanpa alasan..

"Pada intinya kami sangat setuju masalah kedisiplinan, terutama bagi pegawai. Tapi tetap mengacu pada aturan berlaku, jangan sampai zalim," ujarnya.