Pemprov Sumbar kumpulkan kepala daerah untuk larang PETI
Usulkan wilayah tambang rakyat sebagai solusi PETI
Diperlukan komitmen bersama untuk hilangkan kegiatan PETI
Padang, IDN Times - Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Sumatra Barat sempat menjadi sorotan oleh Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby beberapa waktu lalu.
Dalam pernyataannya, bupati tersebut menduga adanya kegiatan PETI di hulu Sungai Kuantan yang membuat air sungai Batang Kuantan di daerah Riau menjadi keruh. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatra Barat, Ari Yuswandi mengatakan, telah menyiapkan beberapa langkah.
Ari mengatakan, untuk menyelesaikan permasalahan PETI di Sumatra Barat seluruh kepala daerah telah dikumpulkan. "Kemarin kami sudah melakukan pertemuan untuk membahas itu dan kami sudah sepakat semuanya agar kegiatan PETI tidak ada lagi di Sumatra Barat ini," katanya.
Ia mengatakan, untuk memberantas seluruh kegiatan PETI di Sumatra Barat ada beberapa usulan yang akan dilakukan oleh Pemprov Sumbar.
Menurut Ari, solusi untuk menyelesaikan permasalahan PETI di Sumatra Barat adalah menentukan wilayah tambang rakyat, terutama di lokasi yang memungkinkan. "Solusi wilayah tambang rakyat ini kami usulkan untuk masyarakat yang memang mata pencariannya memang dari menambang emas," katanya.
Tetapi, menurut Ari pertambangan rakyat nantinya memang dilakukan sesuai dengan prosedur dan tanpa menggunakan alat berat. "Dengan menentukan wilayah tambang rakyat ini, tidak ada alasan lagi bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan PETI lagi," katanya.
Ari menegaskan, untuk penanganan kegiatan PETI di Sumatra Barat tidak hanya bisa dilakukan oleh Pemprov Sumbar saja, tapi seluruh pihak yang berkaitan dengan hal tersebut. "Seluruh instansi harus bersama-sama sepakat untuk menghilangkan kegiatan PETI ini agar hal yang seperti kemarin itu tidak terjadi lagi," katanya.
Ia juga meminta dukungan dari masyarakat yang langsung terlibat dalam kegiatan pertambangan selama ini untuk menolak kegiatan PETI.