Palembang, IDN Times - Berdasarkan catatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Palembang, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) nyaris 2 ribu unit.
"Sejauh ini baru RTLH di 6 kecamatan yang sudah tervalidasi ada di Plaju, SU 1, SU 2, Jakabaring, Kemuning, Gandus jadi sisa 12 lagi yang belum tervalidasi," kata Kepala Dinas Perkimtan Palembang Agus Rizal, Minggu (16/3/2025).
Terlapor pada Maret 2025, data terakhir RTLH Palembang terdata 1960 unit. Jumlah itu, didapatkan dari hasil validasi per kecamatan kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) dan tim survei yang telah dibentuk.
"Saat ini kami sedang membuat regulasi untuk pendanaan perbaikan RTLH melalui APBD," jelas dia.
Agus mengatakan, selain mengupayakan perbaikan RTLH dari anggaran belanja daerah Kota Palembang, pemkot mengusahakan kesediaan dana dari bantuan sosial perusahaan lewat program CSR.
"Kita coba melalui CSR forum TJSL berupa Gerakan Rumah Agar Layak (Gebrak) yang akan dilaunching akhir April 2025 oleh walikota," katanya.
Sementara Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, dirinya juga akan membantu pembangunan kembali rumah tidak layak huni dengan menggunakan dana pribadi.
"Ini dilakukan dalam memenuhi janji politik kami, Ratu Dewa dan Prima Salam saat masa pencalonan kemarin (Pilkada)," jelas dia.
Pembangunan kembali RLTH fokus terhadap perbaikan area rawa dengan pembangunan ulang RLTH berbentuk knock down atau rumah panggung. Struktur itu untuk mengantisipasi banjir terjadi saat Sungai Musi pasang.