100 Hari Kerja, Ratu Dewa Prima Salam Klaim 75 Persen Program Berjalan
- RDPS telah menjalani program kerja 100 hari sejak dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025.
- Sebanyak 75 persen dari 45 program prioritas Pemkot Palembang telah direalisasikan oleh RDPS, dengan janji evaluasi untuk perbaikan layanan maksimal.
- Arah kebijakan fokus pada permasalahan banjir, kebersihan, kemacetan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penataan wajah kota dan kolaborasi dengan masyarakat serta media.
Palembang, IDN Times - Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan Wakil Wali Kota Prima Salam (RDPS) genap menjalani program kerja (proker) 100 hari sejak dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025.
Menurut Dewa, sejak momen pelantikan hingga 30 Mei 2025 (100 hari kerja), masa kepemimpinan RDPS di Palembang hampir menyelesaikan seluruh program prioritas. Bahkan kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menjalani proker dengan cepat tanggap.
1. Targetkan program prioritas selesai akhir tahun 2025
Dewa mengatakan, dari 45 jenis program prioritas yang dijalankan, sekitar 75 persen telah direalisasikan oleh RDPS sebagai pemimpin Pemkot Palembang. Ia juga berjanji akan evaluasi program yang kurang optimal.
"Nanti akan dievaluasi dan kebijakan terus diperbaiki agar layanan terhadap masyarakat lebih maksimal," jelasnya saat konferensi pers 100 hari kerja di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Tasik, Senin (2/6/2025).
Dewa pun memastikan, untuk evaluasi dan kekurangan kinerja RDPS, kemudian akan diselesaikan dalam tahun ini. Sehingga semua program prioritas sudah tuntas 100 persen di akhir 2025.
"Sisanya bertahap dijalankan dan beberapa program juga sudah ada di tahap finalisasi, segera direalisasikan, kami bertarget akhir tahun," kata dia.
2. Pemkot Palembang butuh peran dan kolaborasi media dalam menjalankan pembenahan kota
Dewa menjelaskan, dalam 100 hari mengemban tugas sebagai orang nomor satu di Palembang, arah kebijakan yang dalam pantauan evaluasi adalah permasalahan banjir, kebersihan, persampahan, kemacetan, kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penataan wajah kota dan masalah sosial.
"Masih ada beberapa yang belum berjalan dan jika pun berjalan belum 100 persen, misalnya soal penetapan PBB gratis Rp500 ribu ke bawah masih digodok regulasinya. Dan misal soal bank sampah belum ada di semua kelurahan," katanya.
Dia juga menyadari, dalam menentukan arah kebijakan yang belum sempurna, pemerintah tidak bisa menjalanu mandiri dan perlu kolaborasi-sinergi dari semua pihak termasuk masyarakat dan media.
"Agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat, baik secara langsung, jangka menengah, maupun jangka panjang," jelas dia.
3. Pemkot Palembang siapkan strategi lanjutan pembenahan kota
Walau sudah menjalankan sejumlah program, Pemkot Palembang juga berupaya untuk menentukan strategi dan arah kebijakan terbaik bagi masyarakat, termasuk untuk pembenahan wajah kota, terutama dari sisi eksternal dan internal pemerintahan.
"100 hari ini memang belum sempurna, tapi kami akan terus berupaya sekuat tenaga agar lima program besar RDPS ini berjalan tepat sasaran untuk kebaikan masyarakat," kata dia.
Diketahui, beberapa program nyata yang mulai dijalankan yakni pencegahan keberadaan juru parkir liar, kelanjutan revitalisasi Pasar 16 Palembang, pengamanan lingkungan dengan CCTV hingga perbaikan layanan kesehatan di Bumi Sriwijaya.
